Baca juga: Makna Lebaran dan Hari Lahir Pancasila Menurut Walikota Gorontalo Alumnus UGM
Alhasil, pemberian bantuan pun salah sasaran. Tidak sedikit warga yang justru lebih membutuhkan malah tidak mendapat bantuan.
Karena BLT yang diberikan salah sasaran, warga di daerah Jambi bahkan sampai membakar posko penanganan Covid-19.
Daerah yang masih salah sasaran dalam pemberian BLT atau bermasalah dalam basis data, sebaiknya mencontoh Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Bangka Belitung.
“Data yang tidak ter-cover oleh Kemensos, kemudian dikelola oleh Pemda. Dengan cara diversifikasi bantuan, membagi ke beberapa sasaran, misalnya pekerja seni, petani, dan pekerjaan lain yang terdampak langsung,” jelasnya.
Menurut Andre, ini keberanian yang tidak mampu dilakukan oleh daerah lain. Pemda dituntut untuk inovatif, tetapi di sisi lain ada ancaman kekhawatiran melanggar hukum.
Baca juga: Kenangan Haru Ketua KAGAMA Lampung Saat Berebut Bangku di Kampus Ngasem
Alumnus Perencanaan Wilayah dan Kota UGM angkatan 2006 itu menerangkan, pembagian bantuan sosial ini rawan diserang oleh isu-isu politik lima tahun kemudian.
“Untuk itu, ketika new normal terjadi, sebaiknya semua harus siap. Ada instrumen dan upaya perlindungan hukum terhadap upaya-upaya inovasi, agar pelayanan kepada masyarakat tetap bisa dilaksanakan,” jelasnya.
New normal, kata Andre, harus ditanamkan di kepala para pemimpin daerah.
Jika kepala daerah tidak punya konsep new normal, harapan untuk berdamai dengan Covid-19 tidak akan terwujud.
“Dari segi administratif dan kebijakan, new normal wajib tercantum dalam dokumen perencanaan. Jika tidak, maka tidak akan diakomodir oleh Pemda,” pungkas pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan itu. (Kn/-Th)
Baca juga: Tatanan Norma Baru Muncul Setelah Manusia Gagal sebagai Khalifah Bumi
