Baca juga: KAGAMA Menulis V Jadi Ajang Peluncuran Buku The Story of Gondes Karya Nursodik Gunarjo
Dengan kacamata ilmu perencanaan wilayah dan kota, Andre memandang kebijakan penanganan Covid-19 sebaiknya menggunakan pendekatan wilayah fungsional.
Artinya, seluruh daerah atau wilayah ‘duduk bersama’ membicarakan solusi. Intinya, saat ini dibutuhkan kerja sama kolektif atau bersama di semua aspek, termasuk dalam pengambilan kebijakan.
Di samping itu, pendekatan pembangunan infrastruktur untuk penanganan Covid-19 terlalu kuantitatif.
Ketika terjadi lonjakan jumlah pasien, penambahan fasilitas kesehatan belum bisa menjadi solusi. Bahkan, isunya saat ini para tenaga medis hampir menyerah karena fasilitas sudah semakin sedikit.
“Itu terjadi di kota-kota besar di Jawa. Bagaimana dengan daerah yang di luar Jawa, yang sebagian di antaranya hanya punya satu RSUD di setiap kabupaten, dengan fasilitas seadanya?” tanya pria kelahiran 1988 ini.
Baca juga: Dukung New Normal, Menteri Basuki Sudah Menyiapkan Instrumen Digital di Bidang Perumahan
Demikian juga penutupan area publik. Andre menjelaskan, di masa pandemi keputusan penutupan area publik, jangan hanya mempertimbangkan aspek kesehatan.
Tetapi, juga kelompok masyarakat yang menggantungkan penghasilannya terhadap area publik tersebut, misalnya pedagang.
Ketika new normal diberlakukan, akan ada kondisi-kondisi darurat baru yang mungkin muncul. Intinya masyarakat dan pemerintah harus belajar memepersiapkan diri menghadapi situasi darurat.
“Setiap kali terjadi bencana, yang jadi masalah klasik adalah penanganannya,”
“Misalnya, sekarang Pemda-pemda dituntut untuk membagikan BLT, sementara basis data pemerintah belum siap,” ujar pejabat publik yang ahli di bidang urban design ini.
Baca juga: UGM Dapatkan Dukungan Pendanaan 21 Riset terkait Covid-19
