KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Pandemi Covid-19 yang terjadi tidak mengenal wilayah administratif.
Namun, sayangnya masih banyak pengambil kebijakan di masa pandemi yang menggunakan pendekatan wilayah administratif dalam penanganannya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Sub Bidang Analisis Makro Kewilayahan dan Data Bappeda Muara Enim, Sumatera Selatan, Andryan Wikrawardana.
Menurut dia, beberapa daerah di Indonesia berjalan sendiri-sendiri dalam penanganan Covid-19.
“Ada PSBB di suatu wilayah kemudian menimbulkan pro dan kontra, mengingat aktivitas ekonomi kita juga selama ini berlangsung secara lintas daerah. Kebijakan pembatasan tidak bisa diputuskan begitu saja,”ungkapnya.
Baca juga: Temui Petani Muda Kreatif, Ganjar Rela Gowes Sepeda 53 Kilometer
Andre membabarnya dalam diskusi Welcoming The New Normal: Transformation of Urban Life, yang digelar oleh Keluarga Alumni Perencanaan Wilayah dan Kota UGM (Kencanawitagama), pada Sabtu (06/06/2020), secara daring.
Sampai saat ini, kata dia, pendekatan wilayah administrasi masih dijadikan mazhab utama oleh beberapa pemangku kebijakan.
Kota Prabumulih merupakan wilayah pertama di Provinsi Sumatera Selatan yang terkena zona merah.
Kemudian langsung diperlakukan pembatasan, termasuk melarang pedagang dari luar Prabumulih untuk berdagang di situ.
“Sempat ada perselisihan antarwilayah waktu itu. Beruntungnya tidak jadi kerusuhan massal. Itu terjadi karena kebijakan yang diambil masih menggunakan pendekatan administrasi,” jelasnya.
Baca juga: KAGAMA DKI Berbagi Cerita tentang Suka Duka Penanganan Pasien Covid-19
