KAGAMA.CO, YOGYAKARTA – Stunting masih menjadi persoalan serius yang harus dihadapi Indonesia. Guna mendapatkan hasil yang maksimal terbebas dari masalah pertumbuhan dan gizi anak tersebut perlu disegerakan penurunannya.
Mengingat dampak buruk baik kesehatan maupun nonkesehatan dari stunting itu sendiri membuat kecerdasan anak di bawah rata-rata dan sistem imun yang dimiliki kurang baik.
Dalam strategi percepatan penurunan stunting nasional penanganannya membutuhkan dukungan banyak stakeholders atau lintas sektor.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai leading sector penanganan penurunan stunting nasional.
Diharapkan dengan penanganan terpadu ini bisa memudahkan pelaksanaannya di lapangan dan berdaya jangkau luas
Seperti diketahui, prevalensi angka stunting di Tanah Air masih tinggi. Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) untuk prevalensi stunting turun dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen di 2022 dan 21, 5 persen pada 2023.
Sementara itu, Presiden Jokowi menargetkan percepatan penurunan prevalensi stunting atau kekerdilan mampu mencapai 14 persen pada 2024.
