KAGAMA.CO, JAKARTA – Proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024 dimulai.
Pemerintah bersama DPR mulai menyusun langkah awal yaitu menentukan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM).
“Tentu berkesinambungan, APBN 2024 nanti adalah kelanjutan dari APBN 2023.”
“Jadi ADEM adalah landasan untuk merumuskan desain dari kebijakan fiskal kita, pembangunan nasional jangka pendek maupun panjang.”
“Tema besarnya adalah ‘Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’,” kata Andre Vincent Wenas, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia dalam keterangan persnya, Rabu (21/6/2023).
“Kita optimistis, namun tetap mewaspadai segala dinamika yang terjadi, misalnya kebijakan hilirisasi yang tujuannya memperoleh nilai tambah tapi bisa saja dalam prosesnya dijegal oleh mereka yang tidak setuju, makanya kita mesti waspadai, jangan sampai lengah.”
“Dalam merumuskan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ini haruslah kredibel, artinya mempertimbangkan juga dinamika terkini serta prospek dan tantangan ekonomi global maupun domestik ke depan.”
“Semua ini dalam rangka bagaimana mempercepat transformasi ekonomi, begitu khan yang kita harapkan bersama,” tutur Andre.
Baca juga: PSI Desak Pemerintah segera Ratifikasi Konvensi ILO 190 untuk Lindungi Pekerja Perempuan
Sejak awal bulan Juni 2023 ini DPR sudah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik).
