Pemerintah Perlu Atur Ulang Prioritas Kemanan dan Perlindungan Privasi

20
Aktivitas yang dilakukan Bjorka dikenal dengan haktivism yaitu melakukan aktivitas hack untuk motif sosial dan politik. Foto: Freepik
Aktivitas yang dilakukan Bjorka dikenal dengan haktivism yaitu melakukan aktivitas hack untuk motif sosial dan politik. Foto: Freepik

KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Kasus kebocoran data kian marak dalam beberapa waktu terakhir, salah satunya yang dilakukan oleh peretas dengan identitas Bjorka.

Pakar Teknologi Informasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Ir. Ridi Ferdiana, S.T., M.T., IPM., mengatakan aktivitas yang dilakukan Bjorka dikenal dengan haktivism yaitu melakukan aktivitas hack untuk motif sosial dan politik.

Peristiwa kebocoran data karena peretasan ini akan terus terjadi atau berlanjut di masa mendatang.

Oleh sebab itu, pemerintah harus mulai bersiap-siap menghadapi berbagai aktivitas serupa dengan membenahi kemanan siber negara secara bertahap.

Baca juga: Begini Strategi Destiawan Soewardjono Sehatkan Waskita Karya

“Terlepas benar atau tidaknya data bocor karena sistem siber Indonesia yang lemah atau social engineering.”

“Kejadian Bjorka adalah sinyal nyata berupa kritik membangun kepada pemerintah untuk berbenah diri dan mengatur ulang prioritas keamanan dan perlindungan privasi,” paparnya, Selasa (13/9/2022).

Ridi menyebutkan bahwa reskilling juga mutlak dilakukan agar secara berkala sistem keamanan Indonesia dikaji dan disempurnakan.

Banyak talenta Indonesia yang ahli di bidang keamanan yang dapat berkontribusi besar untuk melangkah bersama dalam membangun pondasi yang memadai.

Baca juga: Jaket Pendeteksi Kecelakaan Buatan Mahasiswa UGM

“Pemerintah juga harus selalu berkoordinasi secara rutin dengan para ahli di Indoensia untuk mengamankan data yang semakin banyak di tanah air,” imbuhnya.

Menurutnya bukan pekerjaan mudah untuk mengungkap Bjorka.

Kendati begitu, terdapat hal yang lebih penting dibandingkan apa yang dilakukan Bjorka yaitu bagaimaan pemerintah dan institusi yang menjadi role model mulai bebenah diri untuk mengamankan dan menghargai data pribadi dan data masyarakat yang disimpan.

Setalah kasus wajibnya pendaftaran PSE, pemerintah harus menjadi role model bagaimana sistem elektronik dijalankan.

Baca juga: Presiden RI Joko Widodo akan Dianugerahi Maritime Award 2022

Hal tersebut harus mulai dibuktikan dengan berbagai sistem pemerintah yang memiliki kebijakan privasi, ketentuan keamanan data, dan juga kepatutan pada aturan keamanan data.

Lantas bagaimana upaya yang bsia dilakukan individu untuk mengamankan data pribadi dari peretasan?

Ridi menjelaskan masing-masing individu bisa mulai lebih peduli dengan apa yang dibagikan mulai dari berkas yang dibagi melalui platform media penyimpanan komputasi awam.