Baca juga: Rika Fatimah: Hikmah Pandemi Covid-19 Telah Terbaca dalam Gerakan G2R Tetrapreneur
Ketua Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta ini lantas menyebut bahwa praktik dinasti politik bener, tapi kurang pener.
Hal ini menurut Charris, menjadi penanda bahwa sistem demokrasi di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan. Sebab, ada proses demokrasi yang terhambat.
Dengan motif ingin mempertahankan kekuasaan, praktik dinasti politik rentan dengan proses-proses transaksional.
Charris menilai, praktik tersebut bisa dihentikan jika parpol melakukan perbaikan diri.
Selain itu, negara juga harus membuat aturan baru guna membuat iklim demokrasi semakin kondusif.
Baca juga: Politik Dinasti Tidak Melanggar UUD, tetapi…
“Kalau tidak diatur oleh hukum dan moral, masalah ini akan menjadi anarki, ini harus ada aturannya,” kata Charris.
“Sebagai contoh, siapa pun yang sedang menjabat tidak diperkenankan mengajukan, misalnya anaknya. Ini harus diatur sebaik-baiknya.”
“Partai politik juga harus memberikan peluang untuk membuat aturan-aturan semacam itu. Ini yang harus kita tunjukan, bahwa pada saat seseorang menjabat, jangan sampai anak atau kerabatnya mencalonkan diri.”
“Jika tidak, orang-orang akhirnya akan memberikan penghakiman pada politik dinasti,” pungkas purna dosen Fakultas Filsafat UGM ini. (Ts/-Th)
Baca juga: Pesan Cinta KAGAMA untuk Gadjah Mada Muda 2020
