Baca juga: KAGAMA Bali Siap Salurkan 10 Ribu Masker dari Satgas Covid-19
“Ada semacam kesan, ‘mengapa yang diajukan adalah ahli waris genetik’?” sambungnya, dalam Webinar Alumni Sharing, yang digelar KAGAMA Filsafat, belum lama ini.
Menurut Charris, mengajukan calon kepala daerah yang punya relasi dengan incumbent memang tidak melanggar secara hukum.
Itu modal politik dan sah-sah saja karena merupakan hak semua orang.
Seseorang memang tidak bisa menolak jika punya hubungan darah dengan kepala daerah petahana.
Akan tetapi, kata Charris, dalam kontestasi ini tidak hanya menyangkut persoalan hukum.
Baca juga: Kata Alumnus: Ilmu Biologi Penting untuk Menyelesaikan Berbagai Persoalan Pembangunan
Ada hal lain seperti moralitas yang harus ditunjukkan kepada masyarakat.
Apalagi di negara dengan sistem demokrasi seperti Indonesia.
“Saya melihat di dalam iklim dan sistem politik demokrasi, kita harus menahan diri meski siapa pun berhak (untuk diajukan),” kata Charris.
“Akan tampak bermoral jika memberikan kesempatan kepada orang lain dengan trackrecord yang lebih baik daripada anak sendiri.”
“Dalam hal ini, apa yang disebut dinasti politik bukan berdiri sendiri, ada elemen lain yang mendukungnya,” jelas alumnus Fakultas Filsafat UGM angkatan 1972 ini.
Baca juga: Pelajaran Berharga yang Diperoleh Suwarni dari Fakultas Kehutanan UGM
