Hengki bercerita, banyak yang berpendapat bahwa jalan tol hanya buang-buang anggaran. Uang rakyat dipakai untuk hal yang sia-sia.
“Sebetulnya tidak demikian juga. Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Kenyataannya pembangunan infrastruktur tak semudah yang dikira. Untuk mematangkannya butuh waktu cukup lama, bisa sekitar 50 tahun, bahkan lebih,” ujar Hengki.
Tidak hanya jalan tol, pembangunan infrastruktur lain juga mendapat perhatian khusus dari masyarakat, seperti pembangunan MRT. Kebiasaan pemerintah menciptakan terobosan baru sebagai penyelesaian patut dipertanyakan.
Misalnya kemacetan, pemerintah membuat terobosan dengan membangun underpass, jalan tol, MRT, dan lain sebagainya. MRT memang bisa menjadi solusi, tetapi dari segi ekonomi ini memakan anggaran cukup besar.
“Tak hanya saat pembangunannya, tetapi juga perawatannya. Kira-kira bisa atau tidak, pemerintah melakukan penyelesaian ini dengan lebih cerdas,” kata Hengki.
Struktur pembiayaan dan penerimaan APBD yang masih menggunakan cara bagi hasil, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ekonomi dan politik pembangunan tidak berjalan seimbang.
“Sebetulnya jika kita mau fair secara politik, maka BUMR harus diperkuat,” ujar Hengki memberikan usulan pemecahan masalah.
Hengki menilai, saat piublik merespon pembangunan infrastruktur, yang perlu disoroti bukan bangunannya. Hal yang paling penting dari pembangunan infrastruktur adalah sistem layanan. Artinya, pemerintah perlu melihat kebutuhan masyarakat, kesiapan masyarakat, dan bagaimana pemeliharaannya ke depan.
“Tiga unsur keberhasilan pembangunan infrastruktur bagi Hengki dari segi ekonomi politik yakni smart, berkelanjutan, dan inklusif,” pungkas Hengki.(Kinanthi)
