Merespon Implementasi Pembangunan Infrastruktur dari Sisi Ekonomi Politik

482
Hal yang paling penting dari pembangunan infrastruktur adalah sistem layanan.(Foto: Kinanthi)
Hal yang paling penting dari pembangunan infrastruktur adalah sistem layanan.(Foto: Kinanthi)

KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Pembangunan infrastruktur yang saat ini sebagian telah dilangsungkan, belum bisa diketahui apakah merupakan suatu keberhasilan. Namun, berbagai pihak perlu berupaya mengatasi berbagai potensi negatif yang ditimbulkan dari adanya pembangunan tersebut.

Demikian yang disampaikan Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM Hengki Purwoto, sebagai pemantik acara diskusi Ekonomi Politik Infrastruktur dan Transportasi Publik di Magister Administrasi Publik (MAP), Fisipol Unit II UGM, pada Selasa (09/04/2019).

“Anggaran pembangunan infrastruktur tak bisa dibilang sedikit. Di sini kita semua perlu coba melihat dari sisi ekonominya. Dari mana dana pembangunan infrastruktur ini berasal,” ungkap Hengki.

Dalam penelitiannya, Hengki mengungkapkan bahwa proyek pembangunan infrastruktur memiliki model keuangan yang berbeda. Pemerintah menggunakan skema keuangan politik.

Pihak yang terlibat pun bukan swasta dalam negeri atau investor asing. Pihak BUMN yang terlibat dan ikut mendanai pembangunan infrastruktur menggunakan sistem tender dan berlangsung secara kompetitif.

“Katakanlah ada empat BUMN yang berkompetisi memenangkan tender yakni, BUMN A,B, C, dan D. Lalu BUMN A jadi pemenang, sementara BUMN B, C, dan D yang melakukan eksekusi pembangunan infrastruktur. Ini merupakan fakta dibalik proses awal sebelum pembangunan dijalankan,” papar Hengki.

Bagian menarik yang perlu diamati adalah bukan seberapa panjang jalan tol yang dibuat, tetapi bagaimana rencana pembangunan ini bisa sampai pada pelaksanaannya. Bagi Hengki, penting juga untuk melihat manfaat yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol tersebut.

“Tentu sambil mengingat usianya. Jalan tol umumnya bisa berfungsi dan bermanfaat selama 34 tahun,” jelasnya.