Baca juga: Kata Akademisi UGM Terkait Wacana Rektor Asing Pimpin Perguruan Tinggi Indonesia
Gencarnya Pembangunan Bukan Jawaban Penyelesaian Konflik
Untuk itu, sebetulnya pembangunan dan konflik tak ada keterkaitan.
Lele mengatakan sebesar apapun pembangunan, Organiasasi Papua Merdeka (OPM) tetap ingin merdeka.
“Pembangunan besar-besaran memang jadi ancaman, kelompok tertentu makin takut, gerakannya makin militan. Dengan pembangunan tersebut nanti mereka nggak ada alasan lagi untuk memisahkan diri dari Indonesia, karena sudah mulai maju,” tandas Lele.
Betapa gencarnya upaya memajukan Papua, kata Lele, tetapi ini tidak menjawab persoalan.
Lele mencontohkan uang outsource di Papua itu dibahasakan sebagai uang darah.
Baca juga: Kurangi Kemacetan di Jogja, Begini Caranya
Ini dianggap sebagai kompensasi terhadap mereka yang ingin merdeka.
“Uang di Papua nyaris tak bermanfaat untuk apa-apa. Kalau pemerintah hadir, ia diibaratkan sebagai aktor yang bakal memenuhi semua kebutuhan warga,” jelas Lele.
Bagi Lele jargon seharusnya diganti. Bukan membangun Papua, tetapi Papua membangun.
Perlu Memahami Papua Lebih Dekat
Ia pun bertanya-tanya mengapa konflik terus terjadi padahal pemerintah terus berupaya?
Menurutnya, kita perlu lebih dalam lagi memahami Papua. Ia mengatakan bahwa Papua itu lebih beragam dari Indonesia.
“Dibalik gambar Papua yang beragam itu tiba-tiba dipaksa menjadi satu kesatuan. Padahal bagian-bagian kecil dari Papua saja itu nggak solid. Orang gunung dan orang pantai saja nggak akur,” ujar Lele.
Baca juga: Mahfud MD: Indonesia Perlu Manusia yang Terdidik
Pembangunan Politik Berorientasi Emansipasi dan Buang Prasangka Lama
Terkait jalan keluar, Mohtar memaparkan ada beberapa jalan yang bisa ditempuh, yakni memperkuat dimensi subsidiarity dalam desentralisasi, memperkuat citizenship dan membuang clientisme, berikan penghargaan terhadap kesetaraan, dan hilangkan prasangka masa lalu.
Meskipun demikian, Lele kurang sependapat dengan usulan memperkuat citizenship itu karena masih terlalu besar untuk Papua.
Saat ini yang dibutuhkan adalah emansipasi Papua dalam bingkai Indonesia.
Arie menyetujui jika kita harus keluar dari pandangan lama.
“Kemudian diskursus mainstreamnya jangan hanya HAM dan keamanan. Perlu dilakukan dialog kultural untuk menemukan solusi jangka pendek dan panjang, termasuk pembangunan politik yang berorientasi emansipasi,” pungkasnya. (Kinanthi)
Baca juga: Solusi untuk Pendidikan Vokasional di Indonesia
