Baca juga: Bung Hatta dan UGM
“Sekarang konflik sangat masif, muncul dengan relatif terencana. Hal yang paling mebahayakan dapat memicu konsolidasi para pendatang,” jelas Lele.
Bagaimana dengan Ruang Demokrasi untuk Masyarakat Papua?
Dalam dimensi konflik kontemporer, berbagai persoalan terkait Papua menurut Arie selalu tentang HAM dan keamanan.
Sementara saat ini pengembangan sumber daya di Papua sedang gencar-gencarnya.
“Dikiranya resources itu sebagai jawaban, tetapi ternyata tidak. Harusnya dihubungkan juga dengan welfare,” ujar Arie.
Di samping itu, sempitnya ruang demokrasi ini juga menjadi salah satu pemicu konflik.
Baca juga: Kementerian PUPR Optimis Jalankan Visi Misi Presiden dan Realisasikan Pemindahan Ibu Kota
“Papua punya resource, tetapi formasi sosialnya nggak solid. Selain itu, kalau demokarasi itu bekerja, pasti ada konsolidasi yang solid. Artinya memandang warga Papua sebagai subjek,” ujar Arie.
Ia berpendapat, ketika membahas soal Papua jangan melulu dari sisi HAM dan kemanan, serta politik identitas.
Sebenarnya ada dimensi ekonomi-politiknya yang tidak beres di sana.
Salah satu audiens yang juga merupakan mahasiswa UGM asal Papua menjelaskan, perilaku masyarakat Papua yang katanya kerap memancing konflik dengan pendatang sebetulnya hanya wacana dan opini yang dibangun orang saja.
Di samping itu, ia menyetujui bahwa ruang demokrasi untuk Papua memang sangat minim, serta dalam hal perencanaan pembangunan juga tidak dilibatkan.
Baca juga: Rekomendasi Pekerjaan Sampingan untuk Mahasiswa yang Kuliah di Luar Negeri
