Pemda DIY Perlu buat Program yang Jamin Keberlangsungan PKL Pasca Relokasi Malioboro

105
Pemerintah Daerah DI Yogyakarta perlu mengembangkan program-program yang bisa menjamin PKL setelah direlokasi dari Malioboro. Foto: Wikipedia
Pemerintah Daerah DI Yogyakarta perlu mengembangkan program-program yang bisa menjamin PKL setelah direlokasi dari Malioboro. Foto: Wikipedia

KAGAMA.CO, YOGYAKARTA – Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Wahyu Ksutiningsih, S.Sos., M.A., berharap Pemerintah Daerah DI Yogyakarta (Pemda DIY) memperhatikan keberlangsungan sosial ekonomi pedagang kaki lima (PKL) pasca relokasi dari kawasan Malioboro.

Salah satunya dengan membuat program yang mampu memberikan jaminan bagi keberlangsungan sosial ekonomi PKL pasca relokasi.

“Perlu dipertimbangkan oleh pemerintah pasca relokasi tidak serta merta melepas.”

“Namun diikuti pendampingan atau program yang membuat PKL membuat kondisi sosial ekonomi PKL tetap berjalan,” tuturnya, Kamis (3/2/2022).

Ia mengatakan relokasi bukan hanya sekedar memindahkan komunitas pedagang ke kawasan baru dan mengelompokkan berdasar jenis dagangan saja.

Namun begitu, perlu diperhatikan pula ikatan sosial yang nantinya terbentuk di tempat baru apakah memiliki risiko konflik.

Dampak terburuk dari relokasi bagi PKL adalah turunnya pendapatan karena sepinya pengunjung, ditambah lagi saat ini tanah air masih berada dalam kondisi krisis akibat pandemi.

Baca juga: Titipku dan Maxi Consulting Indonesia Berkolaborasi Berdayakan UMKM dan Pedagang Pasar Tanah Air