Tiga Prediksi yang Mungkin Bisa Terjadi Setelah Pemerintah Terapkan Kebijakan New Normal

542

Baca juga: Ketua KAGAMA Farmasi Jelaskan Cara agar Indonesia Lepas dari Ketergantungan Alat Kesehatan Impor

Selain itu, mereka punya mobilitas tinggi dan gemar berinteraksi dengan rekan seumurannya.

“Virus corona menjadikan anak-anak muda sebagai kendaraan untuk bergerak, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya,” tutur Joko.

“Lalu hinggap dan berpindah-pindah lokasi menyebar ke berbagai wilayah,” sambung pakar pengenalan pola jebolan S3 University of Ulsan, Korea Selatan ini.

Menurut Joko, musuh kedua tersebut tak bisa diatasi dengan imbauan. Namun, katanya, musuh itu harus dicari dan ditemukan secara agresif.

Joko memberi contoh pada Pemerintah Korea Selatan yang melacak dan melakukan tes terhadap pengunjung kelab malam yang mayoritas anak muda.

Hanya saja, Joko menilai, dengan menerapkan kebijakan normal baru, Pemerintah Indonesia akan kehilangan konsentrasi dalam mendeteksi dan mengisolasi kaum muda OTG (Orang Tanpa Gejala).

Hal ini menurutnya bisa membuat Indonesia menjadi salah satu epicenter Covid-19 di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Pasifik.

Baca juga: Tata Kelola Rotan di Kalsel Dinilai Buruk, Begini Kendala dan Solusinya

Padahal, permasalahan ekonomi adalah alasan utama Pemerintah menyiapkan kebijakan normal baru.

“Jika normal baru diterapkan, pergerakan masyarakat menjadi sangat dinamis,” kata Joko.

“Pada masa 3 bulan pertama (penanganan), kita bisa mengenali orang-orang yang bergerak di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang diam.”

“Namun, pada masa normal baru, mayoritas masyarakat lebih longgar beraktivitas ke luar. Sehingga satu sama lain akan kesulitan melakukan pemantauan,” jelasnya.

Joko juga masih ragu dengan pertimbangan Pemerintah yang disebut-sebut akan mengizinkan penerapan normal baru berdasarkan tingkat keparahan wilayah.

Tingkat keparahan itu dicirikan dengan apakah suatu wilayah masuk kategori hijau, kuning, atau merah.

Joko pun sangsi karena merasa bahwa rekam jejak suatu daerah dalam tiga bulan penanganan pandemi belum cukup. Yakni untuk dijadikan pertimbangan suatu daerah diizinkan menerapkan normal baru.

Baca juga: Gerakan Ekonomi Lokal Kunci Penting Kebangkitan Ekonomi Rakyat