Keterbukaan Informasi dari Pemerintah Penting untuk Mengurangi Berita Hoaks

197

Baca juga: Wabah Corona Berdampak pada Rangkaian Acara Nyepi Kampus KMHD UGM

Sejauh ini sudah ada upaya pemerintah untuk menanggulangi penyeberan hoaks, terutama terkait Covid-19, yakni dengan menyusun daftar berita hoaks yang dapat diakses masyarakat.

Ratminto menerangkan, saat ini info tersebut sudah dapat diakses di beberapa laman, salah satunya di covid19.go.id/hoaks-buster/.

Dalam situs tersebut, masyarakat diberi ruang untuk mengakses informasi maupun tanya jawab terkait informasi Covid-19.

Menurutnya, upaya pemerintah untuk melakukan transparansi dan menangkal berita hoaks itu sudah tepat.

“Langkah berikutnya tinggal memastikan bahwa informasi yang diunggah di laman-laman resmi tersebut selalu up to date dan lebih cepat daripada informasi yang beredar di masyarakat,” jelasnya.

Baca juga: Social Distancing Perlu Diimbangi dengan Peningkatan Kapasitas Deteksi Covid-19

Meskipun sudah mengeluarkan berbagai langkah tepat, reformasi atau perbaikan keterbukaan informasi harus terus dilakukan.

“Lord Acton pernah mengatakan bahwa power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Intinya, kekuasaan harus dikontrol agar tidak terjadi penyelewengan,” ujar Ratminto.

Menyediakan informasi yang valid dan up to date kepada masyarakat luas, sudah menjadi cara paling efektif untuk mengontrol.

Misalnya, dengan memanfaatkan peran lembaga penyiaran pemerintah, seperti RRI dan TVRI yang sangat vital untuk menyampaikan informasi valid dan up to date.

Tentunya, informasi tersebut disampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami masyarakat secara umum.

Baca juga: Peneliti Alumnus UGM Prediksi Kapan Wabah Covid-19 Bakal Mereda

Demikian juga, Unit Humas dan PR semua instansi pemerintah juga dituntut untuk dapat melakukan hal yang sama.

“Kemampuan untuk membuat meme dan vlog sesuai dengan informasi yang harus disampaikan mutlak diperlukan. Kalau perlu gunakan influencer,” tandasnya.

Kecanggihan teknologi informasi di lain sisi mendukung upaya keterbukaan informasi dari pemerintah yang lebih luas dan mudah.

Ratminto berharap program masyarakat 5.0 dapat segera dimulai, sehingga keterbukaan informasi bisa benar-benar diwujudkan.

“Semoga sarana dan prasarana, seperti free wifi area dan kebijakan fasilitasi untuk dapat bekerja dari rumah dapat terus diperbaiki,” ujar Direktur Sumber Daya Manusia UGM ini. (Kn/-Th)

Baca juga: Punya Jasa Cuci Sepatu Premium, dr. Tirta Alumnus Kedokteran UGM Ini Awalnya Jualan Gorengan