Baca juga: Kelompok Mana yang Paling Menderita dari Musibah Banjir?
Salah satu pakar yang mengemukakan hal itu adalah mantan Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Ir. Siswoko Dipl.HE.
“Kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah banjir lebih berorientasi pada pembangunan fisik dan bukan pengelolaan di jaringan sumber air maupun pada lahan daerah tangkapan air,” ujar Siswoko, dalam sebuah forum kebencanaan yang dihelat UGM pada Februari 2013.
“Upaya struktur yang dilaksanakan tanpa mengantisipasi fenomena alam dan lingkungan yang dinamis,” terang dosen tamu Magister Pengelolaan Bencana Alam UGM ini.
Lulusan Teknik Sipil UGM angkatan 1964 ini menambahkan, pemerintah memiliki kemampuan melibatkan semua pihak.
Yaitu untuk bersama-sama melaksanakan sistem pengendalian banjir dengan mendorong pembangunan nonstruktur.
Kata Siswoko, hal itu dapat diwujudkan dengan pengelolaan dataran banjir, melakukan prakiraan banjir dan peringatan dini, penanggulangan banjir, relokasi pemukiman, perbaikan tata ruang dan penghijauan, dan reboisasi erosi DAS (daerah aliran sungai).
Ada pula langkah lain yaitu penetapan sempadan (tanda batas) sungai, penyampaian informasi publik, serta menguatkan manajemen sampah.
Baca juga: Menjadi Bagian dari Sandwich Generation, Bagaimana Menghadapinya?
Di sisi lain, Dosen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik UGM, Prof. Ir. Nur Yuwono, Dipl.HE., menilai, keberhasilan pembangunan sistem pengendalian banjir amat bergantung pada masyarakat dalam mendukung program pemerintah.
Dia mengusulkan agar setiap rumah warga DKI jakarta membuat sumur untuk menampung air hujan.
“Baik dalam bentuk sumur resapan maupun sumur yang akan dimanfaatkan air hujannya untuk keperluan sehari-hari,” tutur Yuwono.
“Disamping itu, dibutuhkan penerapan sempadan sungai dan pantai secara konsisten dan konsekuen, serta pengaturan pemukiman di sepanjang sungai dan pantai tepi Jakarta,” lanjutnya.
Adapun Rektor Prof. Ir. Panut Mulyono yang kala itu masih menjadi Dekan Fakultas Teknik UGM memberi pandangan bahwa permasalahan bencana banjir yang dihadapi Jakarta dan beberapa daerah lain akibat adanya dampak perubahan iklim dan penggunaan energi fosil yang tidak terkendali.
Hal itu, katanya, yang menyebabkan curah hujan turun cukup besar.
“Kita juga tidak menutup mata bahwa perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur sering terkendala karena minimnya dukungan sosial masyarakat,” ucap Panut.
Beberapa pakar dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM pun menyimpulkan, pengendalian banjir Jakarta harus dilakukan dengan suatu model terpadu dan komprehensif.
Terlebih, mengacu pada upaya pembangunan nonstruktur yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. (Tsalis)
Baca juga: Tahun Baru di Rumah Saja? Ini Bisa Kamu Lakukan
