Indonesia Perlu Rombak Birokrasi yang Cocok untuk Kaum Milenial

569
Perubahan birokrasi menjadi topik dalam pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik FISIPOL UGM oleh Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si. Foto: Tsalis
Perubahan birokrasi menjadi topik dalam pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik FISIPOL UGM oleh Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si. Foto: Tsalis

KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Dekan FISIPOL UGM, Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si, mengatakan, pusat ekonomi dunia kini telah mengalami pergeseran.

Dari yang semula berpusat di Kawasan Eropa-Amerika sekarang beralih ke Kawasan Asia Pasifik.

Hal ini ditandai dengan sumbangsih negara-negara berkembang pada nilai pendapatan domestik bruto (PDB) dunia yang ada di angka 59,81 persen.

Sementara negara-negara maju hanya menyumbang 40,19 persen PDB dunia.

Melihat fenomena ini, Erwan menilai Indonesia semestinya mampu memanfaatkan momentum untuk mengundang aliran modal asing.

Apalagi, Indonesia memiliki ketersediaan sumber daya alam melimpah disertai jumlah tenaga besar berkat bonus demografi.

Menurut pria kelahiran 1968 ini, sayangnya potensi ini belum dapat ditangkap dengan baik oleh birokrasi publik Indonesia.

Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik. Foto: Tsalis
Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik. Foto: Tsalis

Baca juga: Kagama Pengcab Wonogiri Gelar Bakti Sosial di Desa Tengger

Alhasil, pembangunan kemajuan Indonesia tertinggal dengan negara-negara lain.

“Jika dilihat dari Human Development Index (HDI) posisi Indonesia berada di peringkat keenam di ASEAN,” tutur Erwan dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik, Senin (23/12/2019) di Balai Senat UGM.

“Indonesia di belakang Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina,” ujarnya pada pidato berjudul Kebijakan Publik yang Agile dan Inovatif dalam Memenangkan Persaingan di Era VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, and Ambigous).

Salah satu masalah birokrasi yang menurut Erwan membuat Indonesia tertinggal yaitu adanya kebijakan pembatasan investasi asing.

Di satu sisi, kebijakan pembatasan investasi asing memang lazim dilakukan oleh berbagai negara di dunia.

Namun, di sisi lain, pengalaman beberapa negara di dunia menunjukkan bahwa tingkat kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara selaras dengan semakin terbukanya investasi asing.

“Pada akhirnya, pembatasan investasi asing langsung yang masuk ke Indonesia mencegah terbentuknya bisnis. Yakni bisnis yang dapat menarik teknologi dan mendorong ekspor,” kata Erwan.

Baca juga: Agar Resolusi Tahun Barumu Tak Jadi Angan-Angan Belaka