Baca juga: BKPM dan KBRI Beijing Genjot Masuknya Investasi ke Indonesia
Karena keterbatasan anggaran itu pula, pada 2018 pihaknya hanya mengunjungi 24 desa, yaitu 5 desa dari sumber dana APBN dan 19 desa dari sumber dana APBD.
“Waktu pemberian layanan kurang maksimal, banyaknya pasien membuat dokter cenderung cepat dalam melaksanakan pemeriksaan, kegiatan ini hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun dan setiap tahunnya wilayah kunjungan berbeda,” jelas peneliti.
Peneliti memaparkan, program tersebut belum pernah mendapatkan follow up, sehingga pasien yang membutuhkan pengobatan secara berkala, tidak menerima pengobatan yang berkelanjutan.
Dari segi sasaran, sebetulnya PKB DTPK sudah mengimplementasikan programnya kepada kelompok masyarakat yang tepat, yaitu masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan kepulauan.
Peneliti menerangkan, target 100 pasien di setiap lokasi yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan ternyata belum seluruhnya terpenuhi.
Baca juga: Berbagai Kesalahan yang Sering Dilakukan Saat Menabung
Masih ada sebagian wilayah yang belum mencapai 100 pasien pada setiap kunjungan.
Setelah ditelusuri, program ini tidak dapat menjangkau seluruh DTPK karena keterbatasan anggaran.
“Program PKB DTPK masih perlu dilakukan, akan tetapi perlu dilakukan perbaikan dari ketiga indikator efektivitas program agar kegiatan PKB DTPK memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai sasaran utama,” jelas peneliti.
Peneliti juga menyarankan agar dilakukan follow up secara berkala, guna mengatasi permasalahan kesehatan di setiap wilayah secara maksimal.
Selain itu, Dinas Kesehatan sebaiknya melakukan pengobatan khusus bagi pasien yang menderita penyakit tertentu, yang tidak bisa ditangani oleh Puskesmas. (Kinanthi)
Baca juga: Ingin Lulus Tes CPNS 2019? Ini Kiat-Kiatnya
