KAGAMA.CO, JAKARTA – Kepadatan penduduk yang tinggi di kawasan perkotaan di Indonesia akibat arus urbanisasi yang deras membuat kehidupan di kota menjadi tidak nyaman. Kota-kota menghadapi tantangan, seperti munculnya kawasan kumuh di  kota besar, degradasi lingkungan, kesenjangan social, hingga tingkat kriminalitas yang tinggi. Diperkirakan kini lebih dari 53 persen penduduk Indonesia memilih tinggal di kota.

“Kolaborasi diperlukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk mewujudkan perkotaan yang lebih layak huni berdasarkan konsep pembangunana inovatif, kreatif, dan terpadu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Upaya tersebut melalui peningkatan layanan infrastruktur dasar pemukiman, air minum, dan sanitasi layak,” kata Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti dalam sambutannya mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat membuka Pameran Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia (HKD) Tahun 2017 di Kampus Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (6/11/2017).

Untuk memperkuat kerjasama yang sudah terjalin, dilakukan penandatanganan pernyataan komitmen pembangunan perkotaan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo dengan 27 kepala daerah di Indonesia. Sebelum ditandatangani, pernyataan komitmen dibacakan oleh  Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Intinya, komitmen merupakan bentuk pelaksanaan  amanat  UU  No.  1  tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman  serta  melaksanakan  kesepakatan  dunia  tentang  Pembangunan  Berkelanjutan  dan Agenda  Baru  Perkotaan  yang  bertujuan  mewujudkan  kota  yang  inklusif,  aman,  tangguh,  dan berkelanjutan. Terdapat lima poin yang disepakati untuk dilaksanakan dengan sunguh-sungguh dan konsisten.

Pertama, bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, akan menyelenggarakan pembangunan kota  dengan perencanaan dan penganggaran yang transparan untuk mewujudkan permukiman yang aman, tangguh, dan berkelanjutan untuk semua tanpa terkecuali.