Baca juga: Pemerintah Gelontorkan Rp210 Triliun untuk Dukungan Dunia Usaha
“Dengan kata lain, ideologi selalu memiliki tempat dalam kesadaran,” sambungnya.
Bagi Agus, perbedaan pendapat tentang apakah Pancasila merupakan ideologi atau bukan mudah untuk didamaikan.
Hal itu dapat terjadi asalkan seseorang menerima perbedaan pemahaman yang dapat ditelusuri melalui sejarah pemikiran.
Menolak Pancasila sebagai ideologi jelas tidak masuk akal. Hanya, yang jadi problemnya adalah mengembangkan ideologi supaya negara tidak berjalan secara totaliter dan otoritarian. Selain juga dapat diterima dalam masyarakat yang demokratis, modern, dan majemuk.
Dari sini perlu sebuah cara pandang baru dalam melihat Pancasila. Agus lantas merujuk sejarah ketika Konstituante memunculkan dua kelompok ‘Pendukung Pancasila’, menurut Nasution.
Kelompok pertama, Pancasila dipandang sebagai titik pertemuan bagi seluruh kelompk dari partai yang berbeda (common denominator).
Pandangan ini direpresentasikan oleh PNI, PKI, dan partai-partai Kristen dan Katolik.
Baca juga: Langkah OJK untuk Selamatkan Sektor Jasa Keuangan dan UMKM di Masa Pandemi
Sementara itu, kelompok kedua yang didukung kelompok kecil, termasuk Prof. Soepomo, menekankan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi. Yang menjamin kesatuan nasional dan cocok dengan kepribadian Indonesia.
Dua pandangan tersebut dinilai Agus dapat dipergunakan untuk melihat apakah Pancasila harus diterima sebagai konsepsi politis atau doktrin komprehensif.
Jika berkaca pada praktik otoratarianisme yang terjadi pada masa lalu, Agus condong menjadikan Pancasila sebagai konsepsi politis.
“Saya sendiri merasa bahwa Pancasila sebagai sebuah konsepsi politis sudah dengan sendirinya sangat bermakna,” tutur Agus.
“Yaitu untuk keluar dari kebuntuan selama ini tentang apa yang harus dilakukan berkenaan dengan Pancasila, yang oleh banyak kalangan dianggap mengalami kemerosotan makna,” pungkasnya. (Ts/-Th)
Baca juga: KMHD UGM adalah Rumah Kedua yang Ingin Direnovasi Ade Agoes Kevin
