Baca juga: Atmaja Merasa Nyaman di Gelanggang Sampai Malas Pulang ke Kos
Namun, kata Arie, jangan sampai menciptakan aturan-aturan yang makin rumit. Tetapi justru memberikan kemudahan untuk mengurangi tingkat risiko dari kelompok-kelompok rentan, yang di masa pandemi ini hampir tenggelam.
“Jangan memikirkan hal-hal administratif terkait laporan pertanggungjawaban. Tetapi, jadikan misi kemanusiaan sebagai value dalam menjawab masalah,”
“Di balik kebijakan administrasi dan kebijakan politik, ekonomi sebetulnya misi kemanusiaan untuk penyelamatan para korban. Di sinilah konsep gotong royong, gugur gunung digalakkan,” jelas Majelis Pakar Karang Taruna DIY itu.
Membangun desa, kata Arien, jangan melulu hanya dengan kegiatan survei. Tetapi juga mengadakan charity, memberikan rekomendasi strategis, dan tindakan cepat dalam situasi tertentu.
LSM, Perguruan Tinggi, Partai Politik, Swasta perlu menghimpun diri untuk berperan bagi desa secara praksis atau memberi masukan kepada pemerintah.
Baca juga: Cerdas Mengatur Keuangan Selama Krisis Covid-19
Lalu yang tak kalah penting juga adalah kampanye literasi sosial, seperti peduli sehat dan peduli solidaritas korban.
“Jika masyarakat mau memanfaatkan momentum ini untuk membangun rasa solidaritas, maka kita akan mempunyai pertahanan yang kuat. Namun, perlu diingat solidaritas ini ditujukan untuk jangka pendek,” ujar Arie.
Sementara jangka menengah dan panjangnya, kata Arie, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Jadi, pemerintah di semua level tetap harus bergerak,” pungkasnya. (Kn/-Th)
Baca juga: Kekompakan Alumni Jadi Semangat Ketua KAGAMA Lampung Pimpin Organisasi
