Baca juga: KAFEGAMA NTB Launching 2 Startup Binaan untuk Tantang Era Ekonomi Digital
“Oleh karena itu, usulan pembentukan DOB di Papua menjadi kebutuhan yang mendesak untuk diwujudkan,” jelas lulusan S3 Australian National University ini.
Gabriel menambahkan, andai pada akhirnya usulan pembentukan DOB Provinsi Papua Tengah diterima, hal itu harus diperlakukan secara hati-hati dan diletakkan dalam konteks khusus yang membutuhkan penanganan khusus pula.
Kekhususan tersebut, tuturnya, harus diikuti dengan pengawalan yang lebih ketat pada level manajerial hingga operasional.
Adapun anggota peneliti lain, Prof. Purwo Santoso menegaskan bahwa usulan pembentukan provinsi Papua Tengah tidak boleh hanya dimaknai sekadar menghadirkan institusi baru.
Lebih-lebih, katanya, hanya untuk mengakomodasi kepentingan sesaat.
Guru Besar Ilmu Pemerintahan UGM ini menilai, pembentukan DOB harus disertai dengan nalar baru dalam hal penataan untuk kondisi pelik dan khusus, seperti halnya di Papua.
Oleh karena itu, Purwo menyebut harus dipastikan dalam kebijakan nasional serta instrumen-instrumen turunan yang mengikutinya.
Kerjasama (PPKK) Fisipol bersama Gugus Tugas Papua (GTP) mengkaji usulan pemekaran Provinsi Papua Tengah. Foto: PPKK UGM
Baca juga: Tim KKN-PPM UGM Gelar Acara untuk Siapkan Samboja sebaga Ibu Kota Indonesia
“Keberhasilan pemekaran menjawab berbagai permasalahan Papua dalam konteks OTSUS justru terletak pada kelihaiaan instrumentasi dan reinstrumentasi yang dapat menjembatani aspirasi lokal dan kepentingan strategis nasional,” ucap Purwo.
“Singkatnya, pemekaran hanyalah sarana yang harus diberi substansi lebih untuk dapat menjadi solusi bagi kompleksitas persoalan Papua,” tandasnya.
Sementara itu, beberapa bupati memberikan respons optimistis atas apa yang disampaikan Tim UGM.
“Kami tidak mau Papua Tengah gagal untuk kedua kalinya. Kami juga ingin maju seperti daerah lain di Indonesia,” ujar Bupati Nabire Isaias Douw, S.Sos., MAP, selaku Ketua Tim Pengusul Pemekaran Papua Tengah.
“Kami mempunyai potensi ekonomi yang kuat. Kami akan terus berjuang,” ucapnya.
Sedangkan Bupati Puncak Willem Wandik S.E., M.Si sebagai koordinator kajian Tim Pengusul bertutur, pembentukan Provinsi Papua Tengah perlu disegerakan.
Pasalnya, dia menilai pembentukan DOB Provinsi Papua Tengah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
Baca juga: Terobosan Menteri Basuki Tanggulangi Abrasi Pantai
