Baca juga: Apoteker Masa Kini Harus Bersikap Impresif kepada Pasien
Selain itu revisi terbatas UU Pilkada untuk memperkecil ruang ruang pelanggaran dalam Pilkada mendatang.
Hal itu dilakukan dengan memantapkan kesiapan jajaran Bawaslu di daerah, baik dari sisi pemahaman atas regulasi Pilkada maupun kompetensinya.
Selain lembaga dalam Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu), di Bawaslu ada program pengawasan partisipatif yang menggandeng masyarakat dalam mengoptimalkan upaya pengawasan Pilkada mendatang.
Di antaranya dari Ormas, Organisasi Keagaamaan, Kepemudaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tak terkecuali Perguruan Tinggi, kelompok millenial dan pemilih pemula.
Pada Pemilu 2019 lalu, Bawaslu di daerah-daerah telah menggagas berbagai program pengawasan partisipatif bersama masyarakat sesuai dengan karakteristik lokal wilayahnya masing masing.
“Kalau di Yogyakarta ini seperti kita tahu ada Desa Anti Politik Uang (APU). Nah, di Pilkada nanti, program Desa APU ini kami harapkan bisa dikembangkan dan memperluas jangkauan ke desa desa lainnya di Yogyakarta sehingga pengawasan partisipatif Pilkada ke depan bisa lebih optimal,” terangnya.
Bawaslu tidak hanya menggandeng masyarakat pemilih, tetapi juga para peserta Pilkada, dalam hal ini para kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan agar para kandidat dapat menjaga semangat keadilan dalam berkompetisi, tidak melanggar aturan-aturan Pilkada.
“Agar bersama-sama berkomitmen menjunjung tinggi Pilkada yang bersih, Luber dan Jurdil. Juga, bersama sama menjaga kondusiftas daerahnya,” tegasnya.
Selain Bagja, hadir sebagai pembicara Sigit Pamungkas (Mantan Ketua KPU), Heri Santoso (Ketua Pusat Studi Pancasila UGM), Arya Budi, M.APS (Dosen Fisipol UGM) dan Retna Susanti (Praktisi Hukum).
Baca juga: Apoteker Perlu Kreatif Manfaatkan Teknologi Demi Tercapainya Pembangunan Kesehatan
