Paket rekomendasi kebijakan yang dirumuskan antara lain: 1) General and Targeted Education Reform, 2) Cooperation between small-medium enterprise and multinational company through foreign direct investment regulation, 3) Conditional Cash Transfer at ASEAN.
Rahma menjelaskan poin pertama dari paket tersebut, yaitu dengan meningkatkan program pelatihan vokasi/kejuruan, pendidikan STEM (science, technology, engineering, mathematic) dengan kolaborasi elemen terkait agar kebutuhan industri dan pendidikan bertemu.
![Rahma bersama delegasi negara-negara ASEAN dan Korea Selatan [Foto ISTIMEWA]](https://kagama.co/wp-content/uploads/2018/02/2018-02-25-01-KG-delegasi-yalpi.jpg)
Poin terakhir dimaksudkan sebagai bantuan dana yang diberikan pemerintah kepada orang yang terdampak disruptif teknologi dengan syarat tertentu. Syarat yang direkomendasikan yaitu penerima bantuan dana harus mengikuti serangkaian pelatihan dan kursus pekerja dan bantuan dana akan dihentikan setelah 3-6 bulan setelah kursus. Rahma dan tim merumuskan skema pengambilan pajak dari perusahaan yang melakukan alih fungsi pekerja ke robot atau disebut “Robot Tax” sebagai sumber bantuan dana.
Paket kebijakan rekomendasi ini kemudian ditinjau oleh panelis, dimana hasil tinjauan diberikan kepada pihak peneliti dan pembuat kebijakan. Panelis terdiri dari Menteri Keuangan Thailand, Kepala Pusat Studi ASEAN, Dekan Fisipol Universitas Chulalongkorn serta Diplomat Thailand.
“Kami hanya diberi waktu tiga hari untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dimana informasi mengenai disruptive technology yang disediakan panitia dan hasil diskusi sangat berbeda. Disitulah saya menyadari, bahwa dalam lingkup ASEAN saja, persoalan disruptive technology yang dihadapi bisa sangat berbeda,” ucap Rahma.
Rahma juga mengatakan, padatnya kegiatan konferensi menyebabkan dirinya dan delegasi lainnya lebih banyak menghabiskan waktu untuk begadang di teras hotel ketimbang bermain di pantai yang letaknya sangat dekat dengan tempat konferensi. [Shafiera Rosa El-Yasha]
