Peneliti PSKK UGM Soroti Kapasitas Penduduk dan Pengelolaan Konflik di Ibu Kota Baru

60

Baca juga: Siswa Papua Menggapai Asa

“Kalau menurut logika sudah tepat pindah ke Kaltim. Dilihat dari data mikro di kecamatan dan kelurahannya, semua suku pendatang. Struktur kependudukan berdasarkan suku beragam. Tidak ada etnis lokal yang dominan,” papar Setiadi.

Setiadi menjelaskan, ini merupakan wilayah pertarungan para migran.

Pemindahan ibu kota hanya menjadi salah satu penyebab dinamika sosial.

Masih ada faktor yang menyebabkan ketidakstabilan, inkonsistensi, serta praktik-praktik yang tidak seragam.

Baca juga: Dilema Pendidikan Papua

Jadi, kata Setiadi, penduduk di sana sudah biasa dengan kondisi yang dinamis.

Ruang sosial baru akan memunculkan polarisasi, seperti persaingan antar pendatang.

Kemudian lebih ekstremnya lagi akan ada perkumpulan yang memanfaatkan kepentingan berbasis etnis.

Polarisasi dalam bentuk lain misalnya, konstelasi elite lokal.

“Akan ada elite lokal di setiap kelurahan yang merespon setiap perubahan dan munculnya pertentangan antar elite itu mungkin terjadi,” ungkap Setiadi.

Baca juga: Kagama Papua Barat Ajak Seluruh Alumni Bangun Tanah Papua

Dirinya membayangkan akan muncul perseturuan dan kecemburuan sosial.

Orang lokal bisa tidak punya andil terhadap wilayahnya.

Kontestasi makin tinggi karena tidak ada yang dominan.

“Untuk itu perlu dipikirkan juga bagaimana pengelolaan konflik, pengaturan kontestasi, serta kontrol sosialnya,” pungkas Setiadi. (Kinanthi)

Baca juga: KKN UGM Gandeng PP KAGAMA Kembangkan Kawasan Perkotaan Baru Rasau Jaya