Agus juga menilai perlunya restrukturisasi industri perunggasan yang efisien, berkeadilan, dan pemerataan dalam akses usaha bagi pelaku usaha peternakan.
“Idealnya, ada intervensi dari pemerintah untuk mengontrol ini supaya tidak terkosentrasi di beberapa titik saja. Baik swasta maupun negeri sama-sama membahu membantu para pelaku usaha peternakan,” tambah Agus.
Para pengelola swasta yang disebut seabgai pelaku utama broiler (integrator), memiiki industri pengelolaan sendiri dan pemasaran.
Berbeda dengan peternak mandiri (semi integrasi) yang mengambil bibit kemudian menjual dan membudidayakan.
“Peternak mandiri adalah pelaku industri yang paling merasakan efek dari keadaan ini. Mereka hanya budidaya menjualnya tanpa memiliki bibit, karena semua sudah dikelola oleh swasta,” tandasnya.
Menurut Agus, Brazil bisa menjadi benchmark untuk Indonesia.
Pasalnya, mereka sama-sama menebang hutan, tetapi Brazil menanami jagung, rumput, keledai, tebu, dan infrastruktur.
Berbeda dengan Indonesia yang menebang hutan kemudian menanam sawit di atasnya.
Di akhir sesinya, Agus mengutarakan keinginan adanya pemahaman secara kompleks dari semua pihak, sehingga ada pembagian yang adil dari segala lini.
“Idealnya, masing-masing institusi dan pihak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, baik dari pelaku usaha, pemerintah, maupun para peneliti dan semua yang memiliki kepentingan di dalamnya,” tutupnya. (Sirajuddin)
