KAGAMA.CO, PALEMBANG – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pada bulan Oktober 2018 nanti Light Rail Transit (LRT) Palembang akan beroperasi melayani 13 stasiun di mana saat ini stasiun LRT Palembang masih dilayani enam stasiun.
“Oktober 2018 nanti LRT Palembang sudah melayani 13 stasiun, sekarang sudah enam stasiun yang dilayani LRT Palembang.
Dalam waktu dua bulan ke depan pelayanan akan terus ditingkatkan,” kata Menhub Budi Karya.
“Harapannya LRT Palembang ini jadi angkutan utama bagi masyarakat, harus jadi kesadaran bersama bahwa suatu kota masa depan itu menggunakan angkutan massal yang modern sehingga mengurangi kemacetan di jalan,” tutur Menhub.
Menhub menjelaskan, selepas perhelatan Asian Games 2018 nanti akan mulai dikenakan tarif untuk penggunaan layanan LRT ini.
“Mulai 3 September 2018 nanti akan mulai dikenakan tarif sebesar Rp5.000,00 namun jika ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II akan dikenakan Rp10.000,00.”
“Pemerintah akan memberikan subsidi selama tiga tahun ini agar tarif yang terjangkau bagi masyarakat,” ujar Menhub Budi Karya.
Menurut Menhub, pelayanan dari LRT Palembang ini terus membaik dan masyarakat tidak perlu ragu untuk menggunakan LRT Palembang ini untuk beraktivitas.
“Saat ini LRT memang masih dalam tahap commissioning, idealnya commissioning itu selama enam bulan namun dikarenakan adanya kebutuhan mendesak perhelatan Asian Games maka LRT digunakan,” ungkap Menhub Budi Karya.
“Sampai saat ini semua berjalan baik, jadi jangan takut dan ragu untuk naik LRT. Saya saja naik LRT, naik LRT itu nyaman, dingin dan tidak berdesakan,” cetus Menhub.
Saat meninjau LRT Palembang ini Menhub berpesan agar masyarakat Palembang bangga akan hadirnya LRT di kota Palembang ini dimana merupakan LRT pertama di Indonesia dan merupakan hasil karya anak bangsa
“Palembang harus bangga karena LRT Palembang merupakan LRT pertama di Indonesia dan merupakan karya anak bangsa, apalagi ada Asian Games sehingga para tamu dari mancanegara juga naik LRT ini” pungkas Menhub Budi Karya.
Sumber : Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan
