Baca juga: Bakpia Jogja yang Legendaris, Dinamis dan Mendunia
Menurut Agus, seringkali informasi tidak cukup dimiliki baik oleh pengambil kebijakan maupun masyarakat sehingga hasil pengambilan keputusan secara sosial menjadi tidak efisien (socially inefficient).
Akar penyebabnya karena salah satu pihak memiliki informasi yang tidak sama dengan pihak lain, baik secara kuantitas maupun kualitas.
“Penyebab lainnya, sekalipun keduanya memiliki informasi yang sama, tetapi kecepatan dan kemampuan mengolah informasi pasti berbeda,” ucapnya.
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI ini mengungkapkan salah satu prinsip ekonomi yang terkait dengan pengambilan keputusan yaitu adanya sensitivitas perilaku individu terhadap insentif.
Informasi asimetris akan menciptakan insentif maupun disinsentif bagi para pelaku ekonomi, sehingga mengelola suatu informasi akan dapat digunakan untuk mengarahkan perilaku individu.
“Tentu saja pihak yang diuntungkan dalam kondisi asimetris adalah pelaku ekonomi dengan tingkat informasi yang lebih tinggi dibandingkan pelaku ekonomi yang lain.”
“Adalah wajar kemudian jika terdapat reaksi dari pelaku ekonomi yang menguasai informasi yang lebih sedikit untuk menyamakan tingkat penguasaan informasi,” katanya.
Baca juga: Soal Ketegangan di Perairan Natuna, Indonesia Perlu Lakukan Ini
Agus Sartono lebih jauh menyatakan informasi asimetris sangat krusial tidak hanya saat perumusan kebijakan, tetapi terjadi pula pada tahap implementasi.
Penting bagi pengambil kebijakan untuk memberikan informasi yang cukup, membangun kapasitas masyarakat (capacity building), menentukan timing kapan kebijakan publik sebaiknya diambil, dan pemilihan argumentasi yang sederhana tetapi mudah dimengerti.
Menurutnya, selama lima tahun terakhir bisa menjadi saksi bagaimana komunikasi publik dilakukan dengan baik.
Misalnya soal kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak di tahun 2015 yang diberikan untuk pembiayaan yang lebih produktif, diimbangi dengan pengalihan subsidi barang yang selama ini tidak tepat sasaran menjadi subsidi untuk masyarakat/orang yang memerlukan.
“Evidence-Based Policy menjadi salah satu alternatif untuk meminimalkan atau memperkecil informasi asimetris. Evaluasi dampak atas kebijakan menjadi penting terutama saat diseminasi informasi publik.”
“Berbagai contoh tersebut menunjukan bahwa informasi asimetris harus diperkecil agar resistensi yang berakibat kegagalan kebijakan dapat dihindari,” pungkasnya.
Turut hadir dalam acara sejumlah tokoh nasional seperti Ketua DPR RI, Puan Maharani, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, Gubernur BI, Perry Warjiyo, Gubernur DKI, Anies Rasyid Baswedan dan lain-lain. (Ezra)
Baca juga: Jawaban Bijak untuk Mereka yang Meremehkan Pekerjaanmu
