KAGAMA.CO, MAGELANG – Pembangunan infrastruktur pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi salah satu program strategis nasional. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan itu semata mengejar ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara lain.

Infrastruktur menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Persaingan bukan antara negara besar dengan negara kecil, namun antara negara yang cepat.

Persentase anggaran infrastruktur terhadap belanja negara terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, yakni sebesar 14,2 persen pada tahun 2015, kemudian naik menjadi 15,2 persen tahun 2016 dan 18,6 persen pada 2017. Peningkatan tersebut bertujuan meningkatkan produktivitas melalui penyerapan tenaga kerja langsung dan tidak langsung, mendorong konsumsi karena peredaran uang di masyarakat, mendukung stabilitas makro ekonomi dan meningkatkan kemakmuran.

“Pembangunan infrastruktur dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan infrastruktur yang memadai maka investasi bisa masuk ke Indonesia,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menjadi pembicara di acara Indonesia Leaders Forum yang digelar di Plataran Borobudur Resort Dusun Tanjungan Borobudur, Magelang Jawa Tengah, Kamis (26/10/2017).

Pembangunan infrastruktur dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional [Foto ISTIMEWA]
Pembangunan infrastruktur dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional [Foto ISTIMEWA]
Kebutuhan pendanaan infrastruktur 2015-2019 diperkirakan mencapai Rp5.519 triliun. Sementara dalam 3 tahun terakhir sejak 2015-2019, total anggaran yang telah diterima Kementerian PUPR baru sebesar Rp322,9 triliun. Dengan keterbatasan anggaran untuk membiayai investasi infrastruktur, Pemerintah mendorong sumber-sumber pembiayaan di luar APBN.