Hasil Survei Daring Peneliti UGM, 60 Persen Warga DIY Setuju Pemberlakuan New Normal

147
Dua peneliti dari Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (MDKIK) UGM, Satria Aji Imawan dan Citra Sekarjati membabar hasil survei soal persepsi masyarakat DIY terkait dengan pencegahan penularan Covid-19. Foto: Tribun Jogja/ Hasan Sakri
Dua peneliti dari Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (MDKIK) UGM, Satria Aji Imawan dan Citra Sekarjati membabar hasil survei soal persepsi masyarakat DIY terkait dengan pencegahan penularan Covid-19. Foto: Tribun Jogja/ Hasan Sakri

KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Pemerintah Provinsi DIY belum memutuskan kebijakan lockdown atau PSBB. Namun, menetapkan wilayahnya berstatus sebagai tanggap darurat bencana hingga saat ini.

Sementara beberapa hari terakhir, ramai perbincangan soal penerapan New Normal oleh pemerintah pusat.

Terkait hal ini, dua peneliti dari Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (MDKIK) UGM, Satria Aji Imawan dan Citra Sekarjati melakukan survei soal persepsi masyarakat DIY terkait dengan pencegahan penularan Covid-19.

Sebanyak 492 responden yang tersebar di lima kabupaten atau kota di DIY, menyampaikan pendapatnya melalui wawancara online pada 26-28 Mei 2020.

Dalam acara soft launching hasil riset Survei Persepsi Penduduk Terhadap Rencana Penerapan Kebijakan New Normal di DIY, pada Jum’at (29/05/2020), Aji menyatakan warga DIY setuju jika pemerintah menerapkan New Normal tersebut.

Baca juga: Pesan Kepala BNPB Doni Monardo kepada Yayasan Peduli Hutan Indonesia

Ada beberapa pilihan kebijakan pencegahan Covid-19, yakni PSBB, Lockdown, atau New Normal.

“Dalam opsi penerapan New Normal, 60 persen dari responden setuju pemerintah memberlakukan penerapan New Normal dengan membuka kembali pasar, pertokoan, mal, dan tempat ibadah,” ujar Aji.

Sedangkan dalam opsi penerapan PSBB, 66 persen warga setuju dengan PSBB dan 34 persen tidak setuju.

Berbeda dengan Lockdown, banyak warga yang menolak penerapan kebijakan ini. Hanya ada 31 persen warga yang memilih penerapan Lockdown.

Dia memaparkan, responden setuju asalkan keputusan tersebut didukung pula dengan persyaratan  penerapan protokol kesehatan dan kebersihan yang ketat.

Baca juga: Langkah Pertama KAGAMA Balikpapan Memulai Program Ketahanan Pangan Masa Pandemi