Pencegahan Korupsi di Indonesia, Akuntabilitas dan Kelembagaan Menjadi Kunci

398

Sementara itu, pemerintah sebagai agen harus bisa memberikan kinerja yang baik.

Jika tidak, maka akan muncul monopoli di tingkat teknokratik dan birokratik.

“Panglimanya tetap rakyat, tapi mereka masih belajar. Untuk mengkawal mereka kuncinya adalah akuntabilitas dan penguatan literasi,” ujar Wihana.

Hal monoton tentang birokrasi juga dirasakan oleh Didid, yang sudah punya banyak pengalaman bekerja di pemerintahan.

Selama ini laporan pemakaian anggaran hanya memperlihatkan perlombaan menghabiskan uang.

Tolok ukur ketuntasan laporan hanya berdasarkan keberhasilan pelaksanaan program.

“Laporan semuanya tebal, tetapi nggak ada apa-apa. Seharusnya laporan menyajikan hasil pembangunan dan kinerja,” ujar Didid.

Didid mengatakan, PANRB berusaha mendorong semua orang untuk membuat perencanaan yang baik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), seharusnya mengawali laporan hasil penggunaan anggaran.

“Perencanaan dulu, kemudian laporan hasil, disertai dengan implementasi kegiatan. Jadi bukan hanya ngejar kegiatan,” ujar Didid.

Dalam pengembangannya, Didid menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

“Tadinya yang penting laporan. Nah, sekarang yang dibangun adalah sistemnya. Mulai dari penyusunan rencana strategis sampai memastikan adanya perbaikan lanjutan untuk peningkatan kinerja,” jelas Didid dalam pemaparan SAKIP-nya.

Didid mengimbau semua lembaga pemerintah untuk menciptakan kinerja, bukan kerja.

Artinya, setiap pelaksanaan program maupun pengadaan barang untuk publik, harus ada outcome yang bisa diukur.

Kemudian tidak lupa untuk melakukan evaluasi terhadap implementasinya.

“Harus ada efektivitas dari kinerja yang diharapkan. Penting menyusun RPJMD berangkat dari isu strategis. Cari solusinya dan buat kegiatan yang dapat memicu perubahan,” jelas Didid menyampaikan strateginya.

Wihana menambahkan, sejauh ini orang yang berkuasa sering lupa aspek akuntabilitas.

Berbagai celah untuk melakukan korupsi bisa muncul, karena mengabaikan akuntabilitas dan lemahnya kelembagaan.

Walaupun begitu, berbagai elemen terkait sedang berupaya memenuhinya.

“Reformasi birokrasi masih berjalan. Because, corruption still on going,” pungkas Wihana. (Kinanthi)