Terobosan Pemerintah Hadapi Revolusi Industri 4.0 di Bidang Konstruksi

80
Seminar dan Dialog Nasional Kesiapan UMKM dan Ekonomi Kerakyatan di Era Revolusi Industri 4.0.(Foto: TH)
Seminar dan Dialog Nasional Kesiapan UMKM dan Ekonomi Kerakyatan di Era Revolusi Industri 4.0.(Foto: TH)

KAGAMA.CO, SEMARANG – Pemerintah saat ini sedang bekerja keras untuk membangun Indonesia maju di bidang ekonomi, pendidikan, politik, sosial dan budaya agar mampu bersaing.

Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono dalam “Seminar dan Dialog Nasional Kesiapan UMKM dan Ekonomi Kerakyatan di Era Revolusi Industri 4.0” pada Selasa (12/03/2019) di Grand Ballroom Po Hotel, Semarang.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki menyampaikan paparan sebagai Keynote Speaker yang diwakili Sesditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yahya Supriatna. Dalam paparan berjudul “Tantangan Usaha Jasa Konstruksi dalam Era Industri 4.0”, Menteri Basuki menegaskan bahwa infrastruktur yang andal adalah kunci utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia.

“Ini semua kita lakukan untuk mengejar ketertinggalan. Negara lain telah menyiapkannya. Pembangunan infrastruktur merupakan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Bukti keseriusan pemerintah, menurut Menteri Basuki, salah satunya dengan anggaran infrastruktur yang semakin bertambah. Tahun 2015-2017, alokasi anggaran untuk infrastruktur sebesar 14-17 persen dari APBN nasional, sedangkan periode sebelumnya hanya 7-11 persen dari APBN nasional.

Seminar dan Dialog Nasional Kesiapan UMKM dan Ekonomi Kerakyatan di Era Revolusi Industri 4.0.(Foto: TH)
Seminar dan Dialog Nasional Kesiapan UMKM dan Ekonomi Kerakyatan di Era Revolusi Industri 4.0.(Foto: TH)

Sementara itu, tuntutan mutu akan produk konstruksi yang berkualitas semakin tinggi. Kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan masih marak terjadi, tahun 2017-2018 terdapat 18 kejadian.

Tantangan lain yang dihadapi antara lain tenaga konstruksi yang bersertifikat kurang dari 6 persen dari total tenaga kerja konstruksi nasional. Sebanyak 75 persen tenaga kerja konstruksi pendidikannya SMA ke bawah.

“Di bidang material, peralatan dan teknologi konstruksi masih belum berimbang di semua daerah. Sementara itu, teknologi berkembang dan semuanya belum diterapkan di Indonesia,” paparnya.

Terobosan untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Menteri Basuki mengatakan, era revolusi industri 4.0, yang berarti seluruh mesin sudah terintegrasi internet. Pemerintah sudah mengantisipasinya dengan memberikan dukungan kepada UMKM, SMK, Sekolah Vokasi, Politeknik untuk menghadapi isu-isu strategis dalam hal pergerakan kecepatan. Begitu juga di bidang industri konstruksi khususnya.

Untuk itu, kata Menteri Basuki, ke depan pihaknya bersama Kemendikbud dan Kemenristekdikti bekerja sama melakukan program link and match dan penyiapan tenaga kerja yang berkompeten. Tujuannya untuk memenuhi tenaga kerja konstruksi yang berkompeten dan bersertifikat melalui penyediaan kurikulum berstandar dan menciptakan SMK, Politeknik dan perguruan tinggi yang siap menghadapi revolusi industri 4.0.

“Sebagai bentuk kolaborasi kolektif, perguruan tinggi harus mengikuti perkembangan IPTEK dan inovasi agar sesuai kebutuhan dan selaras dengan roadmap yang dicanangkan oleh pemerintah,” pungkasnya.

Sebelumnya, tuan rumah penyelenggara yang diwakili oleh Sekjend IKA UNDIP Desmon Hastiono mengucapkan selamat datang kepada para hadirin. Acara ini diikuti oleh 900 peserta dan 500 tamu undangan.

“Kegiatan ini dihadiri banyak pelaku UMKM. Sebelum penutupan ada deklarasi pendirian Koperasi Himpuni. Kami sepakat mendirikan koperasi alumni,” ujarnya alumnus Fakultas Teknik UGM ini.

Desmon juga menyebutkan bahwa acara pagi ini merupakan acara yang ketiga digelar. Sebelumnya, HIMPUNI menggelar acara serupa di Jakarta dan Palembang.

Turut hadir Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi selaku Koordinator Presidium II HIMPUNI, Maryono Ketua Umum IKA UNDIP, juga para narasumber yaitu Akhmad Muqowwam Wakil Ketua DPD RI, Nurhaida Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Hendri Saparini Ekonom CORE Indonesia.

(Taufiq Hakim)