KAGAMA.CO, BANTUL – Implementasi Pancasila dalam menyejahterakan masyarakat seyogyanya berorientasi pada penguatan perekonomian masyarakat. Salah satunya dalam hal kepemilikan modal nasional. Upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan reforma agraria dan perhutanan sosial mencerminkan hal itu.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM Dr. Revrisond Baswir, MBA menyampaikan hal itu dalam Diskusi Kebangsaan, Senin (26/3/2017) di Kampung Mataraman, Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta. Soni, panggilan akrab Revrisond, tampil bersama Idham Samawi, mantan Bupati Bantul, dan Eko Purwadi, Dirut BUMDES Panggungharjo, Bantul.

“Peran serrita masyarakat dalam kepemilikan modal nasional harus terus-menerus ditingkatkan. Salah  satu yang dilakukan Presiden dengan reforma agraria termasuk perhutanan sosial bagaimana kemudian tanah hutan dibagi kepada masyarakat supaya mereka memiliki  modal nasional,” tegasnya.

Revrisond Baswir yang juga Komisaris BNI dalam forum itu meluruskan kembali pemahaman ekonomi Pancasila yang direpresentasikan dengan koperasi. Mengingat, dalam pengamalan Pancasila tidak mungkin dilakukan hanya menyelenggarakan demokrasi politik, melainkan juga menjalankan demokrasi ekonomi secara bersamaan.

“Demokrasi ekonomi berarti kedaulatan ekonomi harus di tangan rakyat. Bukan hanya saat di kotak suara. Pancasila menghendaki berdaulat di politik dan ekonomi,” terangnya.

Pakar ekonomi Pancasila itu menyayangkan masih timbulnya keengganan masyarakat menjalankan koperasi. Keengganan itu sebagai akibat penguasaan koperasi oleh ketuanya yang kerap minteri atau mengakali anggotanya. Sehingga, koperasi bermakna konotatif menjadi kuperasi yang menjalankan praktik KUD (Ketua Untung Dulu)

“Orang enggan bicara koperasi dan menyejahterakan desa, sebabnya selama ini persepsi masyarakat tentang koperasi sudah negatif. KUD jadi Ketua Untung Dulu, koperasi jadi kuperasi. Sehingga, masyarakat tak mau berkoperasi. Padahal, itu cara menolong rakyat. Ada gotong royong,” pungkasnya. [RTS]