KAGAMA.CO, YOGYAKARTA – Profesi petani makin ditinggalkan oleh generasi muda dikarenakan hasil yang didapatkan dari bertani dianggap tidak lagi menguntungkan.
Pasalnya, harga beras yang diberlakukan oleh pemerintah melalui program harga pangan murah dirasakan merugikan para petani.
Oleh karena itu sudah saatnya petani diperhatikan dengan memperhatikan harga pangan yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani serta diberikan akses pada petani untuk mengelola lahan yang lebih luas seperti yang dilakukan pemerintah memberikan akses pada pengusaha untuk mengelola hutan untuk perkebunan kelapa sawit.
Demikian kesimpulan yang mengemuka dalam Seminar yang bertajuk Teknologi Pertanian Menyongsong Industri 4,0, Selasa (15/8/2018), di Kampus UGM.
Seminar yang diselenggarakan oleh ini menghadirkan tiga orang pembicara yakni Ketua Komisi Teknis Pangan dan Pertanian, Dewan Riset Nasional Haryono, Managing Director of The Nielsen Company Indonesia Agus Nurudin dan Kepala Pusat Inovasi dan Kajian Akademik Hatma Suryatmaja.
Agus Nurudin mengatakan, penduduk Indonesia saat ini mencapai 260 juta sehingga kebutuhan pangan yang terus meningkat.
Ia menyebutkan setiap tahunnya diperlukan minimal 33 juta ton beras, 16 juta ton jagung, dan 2,2 juta ton kedelai dimana 75 persen masih impor, 2,8 juta ton gula dan 484 ribu ton daging sapi untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut.
Soal pasokan pangan beras, menurutnya ketergatungan dengan impor semakin besar karena produksi nasional yang tidak mampu mencukupi kebutuhan konsumen.
Sementara profesi petani makin ditinggalkan karena dianggap tidak menguntungkan.
Menurutnya apabila masyarakat masih mengharapkan harga pangan yang murah sama saja dengan mematikan profesi petani.
“Jika kita mengharapkan pangan murah sama dengan mematikan satu hingga dua petani,” kata alumnus FTP UGM ini.
Berdasarkan riset dari Lembaga Nielsen Company, kata Agus, diketahui pertumbuhan pertanian Indonesia terus mengalami penurunanan dibanding pertumbuhan GDP (Produk Domestik Bruto).
Penurunan pertumbuhan pertanian tersebut disebabkan pemerintah dari setiap periode kepemerintahan tidak memiliki komitmen kuat pada sektor pertanian.
“Nampaknya kita tidak punya komitmen, kepemilikan lahan untuk petani perlu dikelola dengan baik,” katanya.
Dia mengusulkan agar setiap periode kepemerintahan tidak lagi mengintervensi pemain beras meski dengan alasan mengatur harga ekonomis.
Baginya, pengendalian harga pokok pangan tanpa memperhatikan aspek komersial, sama saja membunuh profesi petani.
“Apakah (harga) sawit diintervensi pemerintah? Kan tidak, jika tetap diintervensi maka tidak akan ada yang yang mau (jadi petani),” ungkap Agus.
Dalam pemaparan pembicara lainnya, Ketua Komisi Teknis Pangan dan Pertanian, Dewan Riset Nasional Haryono, mengatakan produk makanan dan minuman dari sektor pertanian menjadi kebutuhan yang terus meningkat, namun produk yang layak untuk dikonsumsi tersebut harus melalui tahapan riset dan inovasi yang berkualitas.
Sementara Hatma Suryatmaja mengakui perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi sudah berdampak pada perubahan pemanfaatan teknologi dalam proses pendidikan.
Apalagi mahasiswa yang tengah kuliah sekarang ini merupakan generasi post milenial.
“Peran dosen diharapkan lebih sebagai fasilitator bukan lagi sumber ilmu, karena mahasiswa sudah sangat dekat dengan dunia digital,” pungkas Hatma. (*)
