KAGAMA.CO, JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginstruksikan para Syahbandar pelabuhan agar memperketat izin berlayar dalam menghadapi gelombang laut tinggi yang terjadi akhir-akhir ini.

Hal tersebut disampaikan Menhub saat melakukan jumpa pers bersama Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati di Jakarta, Minggu (22/7/2018).

“Berkaitan dengan cuaca dan gelombang yang terus meningkat, saya menginstruksikan para Syahbandar untuk memberikan syarat-syarat lebih ketat dan memberikan pemahaman baik kapal penumpang, logistik maupun nelayan,” ucap Menhub Budi Karya.

“Apabila diperkirakan gelombang akan tinggi dan tidak memenuhi syarat berlayar, tanpa alasan apapun kapal tersebut tidak boleh berlayar demi keselamatan. Untuk nelayan nanti kita koordinasi juga dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam konteks kapal nelayan,” tambah Budi Karya.

Menhub meminta kepada stakeholder terkait seperti Pemerintah Daerah dan operator kapal untuk terus berkoordinasi dengan BMKG agar mendapatkan info terkini mengenai perkiraan cuaca dan tinggi gelombang laut.

“Saya meminta kepada Pemda dan para operator kapal agar terus berkoordinasi dengan BMKG agar mendapatkan info-info penting mengenai cuaca dan tinggi gelombang laut.”

“Tentunya info yang disampaikan BMKG dapat menjadi acuan ketika akan melakukan aktifitas transportasi,” kata Menhub Budi Karya.

“Setelah mendapatkan info dari BMKG hendaknya disampaikan juga kepada masyarakat dan para nelayan, seperti kita ketahui sampai saat ini masih banyak nelayan yang masih menggunakan cara tradisional dalam memperkirakan cuaca ketika hendak melaut,” tutur Menhub.

Sementara Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan, BMKG perlu memberikan peringatan dini karena diperkirakan pada tanggal 23-28 Juli 2018 masih akan terjadi gelombang tinggi dengan ketinggian 2,5-6 meter dengan puncak ekstrem diperkirakan pada tanggal 24-25 Juli 2018.

Menurutnya, perkiraan tinggi gelombang pada tanggal 23-28 Juli 2018 diperkirakan tinggi gelombang 1,25-2,5 meter (sangat waspada) berpeluang terjadi di Laut Jawa Bagian Timur, Perairan Timur Kotabaru, Selat Makassar Bagian Selatan, serta Laut Flores.

Perairan Baubau, Kepulauan Wakatobi, Laut Banda, Perairan Selatan Pulau Buru-Pulau Seram, Perairan Kepulauan Kei-Kepulauan Aru, Perairan Kepulauan Babar-Kepulauan Tanimbar, Perairan Yos Sudarso, Laut Arafuru dan Perairan Jayapura.

“Sedangkan tinggi gelombang 2,5-4 meter (berbahaya) berpeluang terjadi di Perairan Sabang, Perairan Utara dan Barat Aceh, Perairan Barat Pulau Simeulue hingga Kepukauan Mentawai, Perairan Barat Bengkulu hingga Lampung.”

“Lantas Selat Sunda Bagian Selatan, Perairan Selatan Jawa hingga Pulau Sumbawa, Selat Bali-Selat Lombok-Selat Alas Bagian Selatan, Perairan Selatan Pulau Sumba, Laut Sawu dan Perairan Selatan-Pulau Rote” papar Dwikorita.

Dwikorita pun menjelaskan pada tanggal 24-25 Juli 2018 di beberapa daerah berpeluang terjadi peningkatan tinggi gelombang menjadi 4-6 meter (sangat berbahaya).

“Daerah-daerah yang diperkirakan akan terjadi peningkatan gelombang tinggi adalah Perairan Sabang, Perairan Utara dan Barat Aceh, Perairan Barat Pulau Simeulue hingga Kepukauan Mentawai, Peairan Barat Bengkulu hingga Lampung.”

“Samudera Hindia Barat Sumatera, Selat Sunda Bagian Selatan, Perairan Selatan Jawa hingga Pulau Sumba, Selat Bali-Selat Lombok-Selat Alas Bagian Selatan, Samudera Hindia Selatan Jawa hingga NTB,” pungkas Dwikorita.

Kondisi tekanan tinggi yang bertahan di Samudera Hindia (Barat Australia) atau disebut dengan istilah Mascarene High memicu terjadinya gelombang tinggi di perairan selatan Indonesia.

Hal ini dikarenakan kecepatan angin yang tinggi di sekitar wilayah selatan Mascarene High di Samudera Hindia dan terjadinya swell/alun yang dibangkitkan oleh Mascarene High menjalar hingga wilayah Perairan Barat Sumatera, Selatan Jawa hingga Pulau Sumba.

Kondisi tersebut juga berdampak pada peningkatan tinggi gelombang laut hingga berkisar 4-6 meter di Perairan Jawa hingga Nusa Tenggara.

Sumber : Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan