KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Industri kelapa sawit berpotensi menyebabkan kerugian negara.
Sulistyanto, Ketua Tim Koordinasi Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Sawit mengatakan, besarnya industri kelapa sawit belum memberi dampak pada penerimaan negara dari pajak.
Hal ini ia sampaikan dalam acara E-Talk Indonesian Palm Oil Industry Challenges Admist Environmental Issues, pada Jumat (27/9/2019) di Gedung Pusat Pembelajaran FEB UGM.
Sulis memaparkan, kelapa sawit merupakan penyumbang ekspor terbesar bagi Indonesia selain minyak dan gas.
Indonesia memiliki kebun terluas dan kapasitas produksi terbesar Crude Palm Oil (CPO) terbesar dunia.
Baca juga: KAGAMA Membangun Papua Sejak 1982
Merujuk pada data Kementerian Agraria dan Tata Ruang, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 15,7 juta hektar, yang 10,7 juta hektarnya dikelola oleh swasta besar.
Namun, di saat ekspor minyak kelapa sawit meningkat, penerimaan pajak justru turun.
Terdapat indikasi perusahaan-perusahaan yang tidak tertib pajak.
Di samping itu pengelolaan lahan berisiko menimbulkan masalah, terutama tumpang tindih izin konservasi, hutan lindung, dan lahan gambut.
“Selain itu, keberadaan kelapa sawit juga menimbulkan adanya kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan konflik lahan,” ungkapnya.
