KAGAMA.CO, YOGYAKARTA – DIY memiliki pengalaman yang baik dalam melakukan verifikasi penduduk yang miskin.
Awalnya tercatat ada sebanyak 400 ribu lebih orang miskin, kemudian diperbarui menjadi sekitar 167 ribuan.
Ketika angka tersebut dibuka ke masyarakat, Pemda DIY lantas mengimbau masyarakat yang termasuk dalam angka tersebut agar menerima bantuan.
“Ada laporan yang masuk sekitar 9000 orang, setelah diverifikasi sekitar 6000 an.”
“Ini pengalaman menarik untuk meningkatkan validitas data PBI (Penerima Bantuan Iuran), sebagaimana harapan Ketua Umum PP Kagama Bapak Ganjar Pranowo dalam seminar Kagama beberapa hari yang lalu.”
Baca juga: Prof. Edy Suandi Hamid: Puasa Bisa Jadi Momentum Pemulihan Ekonomi
Demikian disampaikan Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti kepada Kagama, beberapa waktu lalu.
Hal tersebut Ghufron sampaikan setelah sowan ke Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta, Jumat (16/4/2021).
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya meneken kerja sama strategis dengan Pemda DIY.
Kerja sama tersebut untuk meningkatkan angka kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Melalui kerja sama tersebut, BPJS Kesehatan dan DIY dapat saling membantu dalam meningkatkan kepatuhan badan usaha melalui supervisi, pengawasan, dan upaya-upaya pendekatan lainnya.”
Baca juga: Ki Agus Cahyono: Tidak Mencantumkan Pancasila, PP Nomor 57 Tahun 2021 Perlu Direvisi
