KAGAMA.CO, JAKARTA – Pemerintah telah memenuhi ketentuan undang-undang dengan mengalokasikan 20% persen dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) untuk sektor pendidikan. Di tahun 2019 ini, Pemerintah telah menganggarkan dana sekitar Rp650 triliun untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia merupakan hal penting guna menghadadi era industri 4.0. Oleh sebab itu, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Pemerintah telah membuat melakukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Tanah Air.
“Pemerintah telah memenuhi ketentuan undang-undang dengan mengalokasikan 20% persen dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) untuk sektor pendidikan.
Di tahun 2019, Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp650 triliun untuk pendidikan,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi menjadi pembicara dalam Seminar dan Dialog Nasional yang bertema Penyiapan Sumber Daya Manusia Indonesia Menghadapi Revolusi Industri Ke-4 yang digelar Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Senin (14/1/2019).
Dia menyebutkan, di sektor pendidikan, Pemerintah menyasar peningkatan kualitas pendidikan usia dini dan pendidikan dasar yakni Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Pendidikan usia dini dan pendidikan dasar berkualitas penting jadi landasan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tutur Menkeu.
Selain itu, dia menyatakan, Pemerintah juga memperbanyak dan meningkatkan kualitas sekolah-sekolah vokasi agar semakin banyak generasi muda yang memiliki keterampilan kerja sehingga bisa terserap di sektor industri.
Langkah kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan kualitas kesehatan serta gizi ibu dan anak.
Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp120 triliun di sektor kesehatan dengan fokus mengatasi stunting (masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama) pada anak-anak di Indonesia.
Ketiga, menurut wanita yang tengah digadang-gadang menjadi Presiden Bank Dunia ini, Pemerintah juga sudah menyiapkan jaring pengaman sosial seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.
Tujuannya, agar warga miskin tetap memiliki akses dalam menjaga kesehatan mereka serta mampu menyekolahkan anak-anak mereka.
“Keempat, Pemerintah memberikan insentif berupa deductable tax hingga tax holiday kepada industri yang menyiapkan biaya untuk pelatihan, mengirim tenaga kerja untuk pelatihan, serta mendirikan tempat diklat dan membantu Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Vokasi menyediakan perlengkapan,” pungkas Menteri Sri Mulyani.
Dalam kegiatan Seminar dan Dialog Nasional ini, selain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani, serta pengusaha Chairul Tanjung juga tampil sebagai pembicara.
Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) bersama Himpunan Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Negeri (HIMPUNI). (ojos)
