KAGAMA.CO, YOGYAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P menyampaikan, acuan kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kemenko PMK yang dipimpinnya termasuk prioritas nasional yaitu Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
Apabila dilihat dari cakupannya, GNRM ini menyangkut semua kementerian dan lembaga yang sasarannya adalah meningkatkan tata nilai khususnya etos kerja, gotong royong dan integritas karena Indonesia merupakan negara yang sangat beruntung mempunyai bonus demografi. Dengan adanya bonus demografi maka cita-citanya adalah mencapai Indonesia Emas 2045.
“Cita-cita ini bisa tercapai apabila tiga hal tersebut ditingkatkan. Namun sayangnya, kita ini masih banyak kelemahan seperti etos kerja Indonesia yang tidak sebagus negara lain. Indonesia sendiri belum kompak padahal inovasi atau membuat sesuatu yang baru tetapi belum ada aturannya. Dengan adanya Indonesia Emas harapannya bisa meningkatkan tiga tata nilai tersebut,” ungkapnya Menko PMK Muhadjir saat berbincang dengan KAGAMA.CO di Yogyakarta belum lama ini.
Sosok berusia 62 tahun kelahiran Madiun, Jawa Timur ini menyebut program besarnya tidak lain adalah Trisakti, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan.
Untuk mencapai itu, ada lima gerakan yang dilakukan yaitu Indonesia Bersih, Indonesia Bersatu, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri dan Indonesia Melayani dengan sasaran Pentahelix berupa aparatur sipil negara, pengusaha dunia industri, masyarakat, sistem pendidikan dan media. Kelima stakeholder ini harus dielaborasi bersama-sama untuk mencapai tujuan dari GNRM.
Baca juga: G2R Tetrapreneur Inovasi Wirausaha Pendidik Anak Bangsa
Dalam Revolusi Mental ini, Kemenko PMK hanya sebagai koordinator semata karena masing-masing gerakan ada penanggung jawab sendiri-sendiri misalnya Indonesia Melayani tanggung jawabnya Kemenpan RB, Indonesia Bersatu koordinatornya Kemendagri dan sebagainya, Indonesia Mandiri Menteri Perekonomian. “Masing-masing diharapkan jalan sesuai dengan tugasnya, ini tidak gampang. Hal ini semestinya menyatu dengan Kementerian terkait,” kata Muhadjir.
Dalam melakukan kurasi SDM tidaklah gampang dan mudah di Indonesia, maka kolaborasi, sinkronisasi menjadi tantangan yang luar biasa. Oleh karena itu, tugas Kemenko PMK membangun kementerian dan lembaga sehingga terus berkeliling seperti koperasi bukan domain Kemenko PMK tetapi itu bagian dari Indonesia Mandiri maka pihaknya turun tangan. Karena mandiri dalam ekonomi salah satu indikator keberhasilannya adalah koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Jumlah koperasi di tanah air mencapai lebih dari 150 ribu, tetapi banyak yang tidak aktif alias hanya nama atau sekedar badan hukum tetapi hidupnya tergantung bantuan. Persoalan koperasi ini harus ditangani bersama-sama mewujudkan koperasi sebagai soko guru pembangunan di Indonesia,” tuturnya.
Menurut alumni pendidikan pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) bergelar Magister Administrasi Publik (MAP) ini, dalam pembangunan ekonomi Indonesia perlu kurasi dalam mewujudkan koperasi dan UMKM harus di perbesar dan perkuat. Hal ini sejalan dengan negara-negara yang sudah maju di mana persentase entrepreneur cukup tinggi diantara 11 persen hingga 12 persen. Indonesia masih dikuasai kelompok tertentu, maka UMKM dan Koperasi harus dihidupkan.
Memang penanaman nilai tidak bisa dilakukan instan karena prinsipnya Koperasi adalah kolaborasi, kesejahteraan bersama, kebersamaan, tanggung jawab, akuntabilitas dan gotong royong sehingga harus ditanamkan sejak dini usia sekolah sehingga kalau bisa dalam sistem pendidikan sudah mulai ditanamkan prinsip prinsip berpikir cara Koperasi.
“Jujur, koperasi di Indonesia sangat banyak yang sayangnya hanya dinikmati beberapa gelintir pengurus saja. Kemudian juga urusan kolaborasi yang lain, karena masih banyak di Indonesia masih banyak yang jalan sendiri atau single keahlian ilmu tertentu,” ungkap Menko Muhadjir.
