Pakar UGM Beri Tanggapan Soal Aturan PSE

98

Memperhatikan Kemudahan

Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan kemudahan bagi perusahaan yang melaksanakan transaksi elektronik dalam melakukan pendaftaran.

Baca juga: Transtoto: Transtoto Ngotot Sarankan Luas Tutupan Hutan Jawa dan Indonesia Harus Diperbaiki

“Harus dipikirkan kemudahan pendafaran bagi perusahaan dan memastikan sistemnya ada.”

“Karena mendaftar ini kan artinya menambah pekerjaan bagi perusahaan,” terangnya.

Selain hal tersebut, Ridi mengatakan pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada perusahaan terutama di sektor privat seperti inkubasi start up dan komunitas IT.

Baca juga: Potensi Gempa dan Tsunami di Kawasan Laut Banda dan Antisipasinya

Hal itu penting dilakukan agar peraturan tentang PSE bisa diimplementasikan dengan baik.

“Perlu sosialisasi untuk menjelaskan maksud dari melakukan pendaftaran adalah untuk memberikan perlindungan data dan komunikasi,” tuturnya.

Berikutnya, perlu dikembangkan mekanisme terstruktur untuk pembinaan yang jelas hingga terkait petunjuk teknisnya.

Baca juga: UGM STP Bersiap Akselerasi Inovasi lewat PRIME SteP Project

Sebab selama ini pembinaan belum dijalankan secara terstruktur sehingga tidak sedikit perusahaan yang tidak mengetahui secara pasti apakah berkewajiban untuk mendaftar atau tidak.

Sementara jika terjadi pelanggaran dan ditauhi sanksi pemblokiran akan memunculkan berbagai dampak salah satunya penurunan transaksi ekonomi.

“Contohnya jika WhatsApp diblok, padahal penggunanya sekitar 88 persen populasi di Indonesia.”

Baca juga: Menakar Pemekaran Wilayah sebagai Resolusi Konflik

“Apabila diambil 20 persen saja yang melakukan transaksi ekonomi lewat WA maka ada sekitar 48 juta orang yang kehilangan mekanisme untuk berkomunikasi finansial sehingga risikonya besar sekali kalu pembinaanya belum terstruktur,” urainya. (Ika)