Menakar Pemekaran Wilayah sebagai Resolusi Konflik

135

Menyentuh OAP

Pembangunan pasca pemekaran juga diharapkan dapat menyentuh OAP hingga akar rumput.

Baca juga: UGM Dorong Lulusannya Geluti Bidang Konservasi Orangutan

“Pemekaran harus memastikan OAP mendapatkan akses yang luas dalam pemerintahan, politik, ekonomi, dan sosial budaya.”

“Pemekaran juga harus menjamin tidak ada eksploitasi sumber daya alam yang masif dan tidak melanggar hak ulayat masyarakat,” ungkap Pares.

Guru Besar FISIPOL UGM Prof. Purwo Santoso mengatakan, OAP masih sering terjebak konflik dan krisis kepercayaan selama 20 tahun pelaksanaan otonomi khusus di Papua.

“Gagasan mengedepankan kekhususan Papua masih sangat membingungkan, utamanya pada level detail.”

Baca juga: Belajar Egaliter dan ‘Ngewongke Wong’ ala I Wayan Nuka Lantara

“Pemerintah kerap menggunakan perspektif hitam putih di atas realitas sosial, sehingga masih menyisakan berbagai persoalan,” jelas Purwo.

Purwo juga menekankan agar gagasan Papua damai tidak boleh dimaknai hanya dengan sekali dialog, tapi harus ada proses mendialogkan data, tata berpikir, dan melekatkan dalam cara kerja birokrasi sehingga menjadi roh baru.

Acara PSPF merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh GTP UGM dan PPKK FISIPOL UGM dengan mengangkat berbagai tajuk aktual mengenai Papua.

Diskusi tersebut dihadiri setidaknya 170 orang melalui Zoom dan ditayangkan langsung melalui kanal Youtube Gugus Tugas Papua UGM. (*)