Menakar Pemekaran Wilayah sebagai Resolusi Konflik

135

Masih Jauh dari Harapan

Sayangnya, undang-undang yang telah disahkan DPR beberapa waktu lalu dikatakan Gabriel masih jauh dari semangat tersebut.

Meski begitu, langkah tersebut merupakan kompromi terbaik yang dapat diambil pemerintah untuk sampai saat ini.

Baca juga: Program Kurator Hayati Berhasil Rekam 5000 Data Keanekaragaman Hayati Lautan

Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOP Kementerian Dalam Negeri, Valentinus Sudarjanto Sumito mengatakan, pemekaran tiga provinsi baru di Tanah Papua merupakan aspirasi dari masyarakat dan juga elit Papua.

Namun, dalam perjalananya timbul pro kontra terkait pemekaran.

Oleh karena itu, pihaknya telah memetakan faktor pendukung pemekaran Provinsi Papua.

Misalnya terkait konfigurasi politik lokal, khususnya polarisasi antara masyarakat pegunungan dan pesisir.

Baca juga: Ini Tips Atasi Overthinking

Faktor lain adalah kondisi geografis yang sangat luas dan rumit, adanya aspirasi yang kuat, dan adanya best practice ketika pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat (Papua Barat) yang berhasil dengan baik.

Valent juga menyampaikan, pemerintah telah menyusun roadmap pelaksanaan operasionalisasi penyelenggaraan pemerintahan di provinsi baru.

Mulai dari pelantikan pejabat gubernur, peresmian provinsi, pembentukan perangkat daerah atau manajemen aparatur sipil negara, serta pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP).

“Kami juga telah mendesain penyusunan peraturan gubernur tentang RAPBD, pengisian DPR RI, DPD RI, dan DPRP.”

Baca juga: Begini Cara Menghadapi Pemilik Kos yang Galak

“Penetapan daerah pemilihan pemilu 2024 juga sudah diatur hingga sampai pengalihan aset dan dokumen, penyusunan rencana tata ruang wilayah, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pengalokasian dana hibah, serta pembinaan, pengawasan, dan evaluasi,” ungkap Valent.