Transtoto: Jawa Butuh Hutan yang Lebih Luas

639
Dr. Transtoto Handadhari menilai, perkembangan teknologi dan pemanfaatan lahan yang sekarang telah berkembang pesat selayaknya juga harus diikuti dalam penyusunan tata ruang di tanah air.. Foto: Dok. Pribadi
Dr. Transtoto Handadhari menilai, perkembangan teknologi dan pemanfaatan lahan yang sekarang telah berkembang pesat selayaknya juga harus diikuti dalam penyusunan tata ruang di tanah air.. Foto: Dok. Pribadi

KAGAMA.CO, JAKARTA – Karakteristik daratan Jawa yang bergunung, tanah remah poreus serta didominasi jenis grumusol, curah hujan tipe A yang rata-rata tinggi sekitar 2.000 mm per tahun atau lebih serta pola pertanian pangan yang intensif memerlukan tutupan pepohonan dan hutan yang luas.

Sedangkan kesuburan tanah vulkanis dengan air sungai yang berlimpah membuat Jawa justru paling sesuai untuk bertanam tanaman pangan umur pendek.

Ancaman bencana banjir, erosi, kekeringan, tanah longsor sangat besar.

Di sisi lain luas pulau yang hanya 7 persen dari daratan nasional namun dihuni 50 hingga 60 persen jumlah penduduk Indonesia tersebut sangat rawan bencana lingkungan.

Baca juga: Solusi Sampah Plastik dari UGM

Pendapat itu disampaikan Dr. Transtoto Handadhari, ahli planologi dan ekonomi kehutanan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan University of Wisconsin, Amerika Serikat (AS), sekaligus mengingatkan perlunya dipertimbangkan kembali rencana pengurangan hutan Jawa seluas 1,1 juta hektare (Permenhut 287/2022) yang sedang dikelola oleh Perum Perhutani.

“Alih kelola serta alih fungsi hutan lindung dan hutan produksi menjadi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang intinya hutan akan difungsikan untuk Perhutanan Sosial.

Meskipun informasinya banyak lahan yang kosong oserta banyak konflik lahan, jelas akan mengurangi kemampuan hutan Jawa yang hanya berjumlah 16 persen daratan, dari persyaratannya di UU Kehutanan Nomor 41 yang disebutkan minimal 30 persen,” kata Transtoto, Sabtu (23/4/2022).

“Itupun untuk kondisi di Jawa diperlukan hutan dan kawasan perlindungan yang totalnya sampai sekitar 75 persen, yang harus dicukupi dari daerah nonhutan, penghutanan tanah-tanah pertanian berlereng tajam, penghutanan tanah kosong, pembuatan embung atau balong-balong, lubang-lubang peresapan air hujan, penghijauan pemukiman serta perbanyak bangunan konservasi tanah dan air,” ungkap Transtoto.

Baca juga: Kagama Goes to Munas Gelar Gerakan Bali Resik Sampah Plastik

Sebagai bukti rawannya Jawa dari bencana lingkungan ditunjukkan oleh Transtoto dari hasil penelitiannya menyusun Peta Posisi Lahan (PPL) Jawa-Madura karyanya tahun 2003 bersama M. Firman Fahada Staf Planologi Departeman Kehutanan bahwa hasil penghitungan luas lahan sensitif di dalam kawasan hutan dibandingkan yang di luar kawasann hutan Jawa ternyata 100 banding 230.

Artinya, luas lahan sensitif bencana lingkungan di lahan milik dan perkebunan nonhutan di Jawa adalah 2,3 kali lipat dibandingkan yang ada di kawasan hutan.

“Konsekuensinya tata ruang Pulau Jawa wajib diperbaiki, atau sementara ini kawasan hutan yang ada dan juga daerah-daerah perlindungan alam harus diperluas dengan tanaman-tanaman keras akar panjang.

Program Perhutanan Sosial juga harus dipersiapkan sangat matang dengan tetap berorientasi perlindungan alam termasuk konservasi biodiversitas, di samping meningkatkan kesejahteraan. masyarakat desa hutan,” pungkas mantan Direktur Utama Perum Perhutani itu. (*)