KAGAMA.CO, JAKARTA – Kontroversi berita tentang deforestasi hutan Indonesia (Oktober hingga November 2021) patut diluruskan dalam diskusi terbuka para pihak secara objektif dan independen tanpa kepentingan.
Secara umum data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan keunggulan sumber daya manusia (SDM), sistem dan perangkat tehnologi serta data yang lebih terkuasai dengan detil tentu lebih bisa dipercaya.
Secara logikapun rilis KLHK eberapa waktu lalu bahwa angka deforestasi turun dari 426 ribu hektare pada tahun 2018-2019 menjadi 115 ribu hektare di tahun 2019-2020 tampak bisa dipahami.
Persoalannya Greenpeace dan sangat mungkin ada pihak-pihak yang baru-baru ini mengeluarkan data yang berbeda yang konotasinya melemahkan data pemerintah dan beraroma politis.
Bahkan konon berbuntut pelaporan ke polisi yang menambah panas permasalahannya.
“Tanpa mengurangi penghargaan atas kerja keras Menteri LHK beserta jajarannya, kita berharap data resmi pemerintah itu benar dan nyata.”
“Selama ini banyak data yang simpangsiur muncul dari berbagai pihak yang bisa jadi disusun dengan tujuan, metoda dan waktu yang berbeda.”
“Diduga dilansir sesuai kepentingan sumber data,” tutur Dr Transtoto Handadhari, Ketua Umum Yayasan Peduli Hutan Indonesia (YPHI) di Jakarta, Selasa (16/11/2021).
“Apalagi saat-saat ini kepentingan politik sangat menguasai serta diyakini apabila benarpun masing-masing tetap nampak bias, tidak objektif,” lanjut mantan Kepala Pusat Informasi Kehutanan tahun 2004-2005, dan Direktur Utama Perum Perhutani 2005-2008 itu.
Menurutnya, mulai dari pengertian apa yang dimaksud deforestasi, obyek dan tujuan pendataan, metodologi, maupun waktu pengambilan data.
Baca juga: Dr Transtoto Inisiasi Terobosan Pendanaan Lahan dengan Crypto Coin
