Sekjen KAGAMA: Desentralisasi Harus Mampu Menyemarakkan Demokrasi dan Menumbuhkan Ekonomi Daerah

137

Baca juga: Gandeng Ormas Adat, KAGAMA Manado Salurkan Masker kepada Walikota Manado

“Transformasi institusional diperlukan karena pertumbuhan yang ingin dicapai, tidak semata harus cepat, tetapi harus inklusif merata dan berkeadilan.”

“Agar bisa inklusif, kehadiran negara sangat penting dalam berbagai proses transformasi yang dilakukan,” ujar Ari.

Ari menyampaikan catatan kritis yang perlu mendapatkan perhatian dan menjadi bahan diskusi bersama untuk perbaikan proses dimasa yang akan datang.

Catatan kritis tersebut meliputi: transformasi digerakkan dari atas memiliki sejumlah keterbatasan ketika birokrasi belum berubah dan masih bermunculan “raja-raja kecil di daerah”.

Baca juga: Hal Ini Perlu Dilakukan Agar Perusahaan Tidak Tumbang di Masa Depan

Selain itu, transformasi dari atas dihadapi kendala dalam menyamakan frekuensi reform ataubtransformasi di tengah konteks politik yang beragam.

Pada bagian akhir paparannya, Ari juga menekankan pentingnya faktor leadership serta inovasi pimpinan daerah, pelembagaan inovasi dalam sistem dan tata kelola pemerintahan, serta pentingnya keterlibatan warga dan upaya-upaya untuk mengedukasi masyarakat agar lebih kreatif dan inovatif.

Ari juga menyarankan agar best practices, contoh-contoh pengalaman menarik pemerintah daerah dalam memanfaatkan kelembagaan sebagai instrumen untuk mengoptimalkan model desentralisasi dan capaian pertumbuhan ekonomi ditampilkan agar buku lebih menarik

Bedah buku yang diselenggarakan oleh KAGAMA dan UGM ini dibuka sambutan Menteri Perhubungan RI yang juga Waketum I PP Kagama, Ir. Budi Karya Sumadi, serta Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng.,D.Eng.,IPU, ASEAN Eng.

Acara ini menghadirkan empat pembahas kompeten yaitu Made Suwandi, M.Soc.SC.,Ph D, Tenaga Ahli Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Prof. Robert A. Simanjuntak, M.Sc., Ph.D, Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan Dr. Sukarwo, M.S, mantan Gubernur Jawa Timur, Anggota Pertimbangan Presiden. (Th)

Baca juga: Ganjar Sebut Sistem Pendidikan Indonesia Harus Lebih Progresif