Baca juga: Tangan Dingin Rivan Purwantono Bantu Bank KB Bukopin dari Ancaman Tutup
Gerakan tersebut dideklarasikan di Bandung bersama Green Network Indonesia, mahasiswa PMB, IMAYO, para pelajar, karyawan Perhutani, pensiunan, purnawiran, wartawan dan masyarakat umum.
“Gaung gerakan tersebut memang masih sangat kecil. Namun dengan keterbatasan yang dimiliki, kami bersama lembaga-lembaga sosial nir-laba termasuk LSM GEN HIJAU BERBANGSA Sumba berupaya terus secara swadaya menanamkan dan mengembangkannya tanpa henti,” jelas pemilik Omah Elabu ini.
Transtoto menambahkan, perusahaan besar seperti Sinar Mas, Garuda Mas, Perhutani, asosiasi persawitan, asosiasi kehutanan dan kertas, perguruan Tinggi, perbank-an bahkan para pribadi dari berbagai lapisan masyarakat ikut mendudukung beekembangnya gagasan tersebut.
Upaya mulia ini, kata Transtoto, memang tidak mudah. Bahkan dirinya sering ditertawakan seakan menabur garam di lautan.
“Sebenarnya yang dirasakan dan akhirnya menjadi dasar deklarasi NO CHEATING karena hutan semakin rusak.”
Baca juga: Rika Fatimah: Penggerak Utama Ekonomi Desa adalah Perempuan
“Didorong oleh gerakan reformasi dan perubahan kepolitikan, khususnya diberlakukannya otonomi daerah mulai 1 Januari, dgn kalimat siap atau tidak siap,” terang Dirut Perhutani 2005-2008 ini.
Pengelolaan Hutan Makin Suram
Transtoto pun menulis pandangannya di salah satu media terbesar di Indonesia pada awal 2001.
Dalam tulisan tersebut, Transtoto menyatakan bahwa pengelolaan hutan makin suram.
Transtoto menjelaskan, luas hutan menyusut tajam mulai 1990an. Hutan susut dari 143 juta ha tinggal sekitar 90 juta ha. Sedangkan hutan yang perlu rehabilitasi mencapai 59 juta ha.
“Deforestasi rata-rata per tahun mencapai 2,5 juta ha pada sekitar tahun itu. Bahkan sempat memuncak 3,5 jutaan ha juga karena kebakaran.”
Baca juga: Ganjar Ajak Warga Kagama Bantu UMKM di Jateng Supaya Bangkit
“Turun lagi di angka 1 jutaan ha dan sekarang sekitar 600.000 ha karena antara lain bisnis kayu sudah tidak menarik,” ujarnya.
Di sisi lain, kata Transtoto, perusakan hutan dilakukan bukan hanya oleh pengusaha hutan.
Tapi karena diberi peluang oleh pemerintah dan aparat pengaman. Pekerja illegal logging dilakukan oleh rakyat. Pemda dan aparat desa meminta Pungli.
“Itu semua dilakukan berjamaah. Kecurangan pangkal korupsi terjadi berjamaah, juga di bidang non kehutanan.”
“Ditambah adanya dorongan politik kekuasaan yg membutuhkan dana besar maka hutan semakin terancam.”
“Korupsi dan keserakahan menjadi biangnya negeri ini terhambat. Ekosistem rusak. Kita harus bangkit,” pungkasnya. (Th)
Baca juga: Teten Masduki Sebut Kagama Inkubasi Bisnis Bisa Mendampingi UMKM Agar Lebih Unggul dan Inovatif
