Baca juga: Agus Taolin, Dokter Berprestasi Lulusan UGM Terpilih sebagai Bupati Kabupaten Belu
Hendri menegaskan, integrasi kebijakan harus dilakukan untuk mendorong sektor riil.
Sebelum pandemi, kata Hendri, Indonesia menghadapi ketergantungan impor untuk bahan baku yang cukup besar.
Presiden juga sudah menyampaikan beberapa kali bahwa mustinya Indonesia bisa mengurangi impor.
Menurut Hendri, saat inilah waktu yang tepat untuk bisa menata beberapa industri agar bisa mendorong produktivitasnya.
“Caranya adalah dengan menggunakan anggaran APBN sebagai pendorong munculnya pilot-pilot projek yang akan memproduksi produk-produk yang selama ini diimpor,” ujar Hendri.
Hendri menyampaikan, belakangan ini media massa mengabarkan besarnya impor tepung tapioka.
Selain itu, ada juga impor tepung beras. Padahal, kata Hendri, produk-produk tersebut bisa dibuat bukan oleh investasi besar.
Baca juga: Prof. Edy Suandi Hamid: Puasa Bisa Jadi Momentum Pemulihan Ekonomi
“Jadi, Pak Presiden dan kabinet ini jangan hanya melirik investasi besar. Karena investasi menengah kecil ini kekuatannya dan peluangnya juga sangat besar.”
“Jadi perlu ada strategi untuk mendorong ini. Inisiatifnya dengan dana-dana yang ada di APBN.”
“Kita lihat dana untuk mendorong UKM saja, ada 130 triliun untuk tahun ini. Kalau ini akan bisa menjadi pilot projek untuk produk-produk tadi, maka itu akan create job,” ujar Hendri.
Pasalnya, kata Hendri, investasi menengah kecil akan mendorong kelompok menengah bawah untuk bekerja.
Selain itu, kata Hendri, pemerintah juga perlu menyiapkan menyiapkan struktur industri pada saat recover.
Selanjutnya, Hendri juga menyoroti peran Pemerintah Daerah.
Sayangnya, kata Hendri, rasanya dengan adanya pandemi, hanya sedikit daerah yang melakukan kreativitas terobosan-terobosan untuk bisa pulih.
Baca juga: Ki Agus Cahyono: Tidak Mencantumkan Pancasila, PP Nomor 57 Tahun 2021 Perlu Direvisi
