Baca juga: Hasilnya Lebih Bersih dan Higienis, Begini Cara Bercocok Tanam Hidroponik
Kemudian, dia mengatakan, perlu ada perubahan pada key performance indicator yang lebih diarahkan pada pencapaian, bukan penyerapan anggaran.
“Penyerapan anggaran dari Rp700 triliun yang terserap hanya dua puluh persen. Ini yang keliru dari cara berpikir selama ini,” ucap Rimawan.
“Pemerintah memberikan stimulus fiskal secara makro padahal pada tingkat mikro proses bisnis sudah berubah 180 derajat,” terang pria asal Ngawi, Jawa Timur ini.
Menurut Rimawan, masyarakat dan Pemerintah mestinya bersikap realistis dan tidak memiliki ekspektasi berlebih di masa pandemi.
Serta menyadari bahwa pola pikir dan kebijakan yang lama tidak lagi relevan untuk diterapkan.
Baca juga: Almarhum Djoko Dwiyanto di Mata Ketua KAGAMA Kaltim: Sosok Kakak yang Serius tapi Selengean
Dia berpendapat, Pemerintah di tingkat pusat dan daerah pun perlu saling mendukung agar ada kebijakan yang jelas dan konsisten.
Hal ini penting karena kepercayaan masyarakat akan ditentukan melalui integritas, transparansi, serta kebijakan yang berfokus pada hasil.
“Kita harus memahami sekarang semua negara mengalami kondisi yang sulit. Mari menata ekspektasi,” tutur Rimawan.
“Jangan lagi bicara high growth rate, tapi bagaimana bisa bertahan melewati situasi yang ada. Jangan sampai gubernur mengatakan A pemerintah mengatakan B, atau sebaliknya.”
“Butuh kebersamaan, sehingga kemudian masyarakat akan mengikuti,” pungkasnya. (Ts/-Th)
Baca juga: Tren Industri Pangan Berbasis Maritim dan Cara Memasarkan Produknya
