KAGAMA.CO, YOGYAKARTA – G2R Tetrapreneur dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) bekerja sama untuk membuat Model Penataan Aset dan Akses Terukur dalam Pembangunan Desa Mandiri Budaya dalam Reforma Agraria DIY.
Hal ini telah dibahas dalam Rapat Koordinasi GTRA, yang digelar oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama Pemda DIY.
Acara tersebut dihelat pada Kamis (10/9/2020) di Hotel Grand Dafam Rohan, dengan tema Membangun Desa Mandiri Budaya, Membangun Reforma Agraria.
Kepala Kanwil BPN DIY, Tri Wibisono, S.T., M.T., mengatakan, penting untuk menggali dan memanfaatkan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat.
Hal ini bertujuan untuk membangun desa berbasis kreativitas dan menciptakan partisipasi aktif masyarakat. Sebab, pembangunan suatu negara berawal dari desa.
Baca juga: Ganjar Pranowo Bantu Jualan Online UMKM, Pedagang Batik Naik Omzetnya 350 Persen
“G2RT dalam penataan akses dengan Tetra 1-Tetra 4 diikuti dengan GTRA dalam penataan Aset yaitu Tetra 1, Rantai Wirausaha-Melakukan IP4T & Potensi Desa.:
“Tetra 2, Pasar Wirausaha-Melakukan Legalisasi Aset. Tetra 3, Kualitas Wirausaha-Peningkatan Data Berkualitas. Tetra 4, Merek Wirausaha yaitu, terbangun sistem informasi desa mandiri budaya yang Interkoneksi dengan konsumen atau tataran global,” ujarnya.
Sementara itu, mewakili Gubernur DIY, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X menerangkan, sudah selayaknya reformasi agraria mendukung pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan, kepentingan, dan pemanfaatan, terutama terkait pangan dan kelestarian lingkungan.
“Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui wujudnya wirausaha desa berbasis 4 pilar yang disebut sebagai Tetrapreneur,” tuturnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil dalam kesempatan tersebut mengatakan, pelaksanaan Reforma Agraria mempunyai ciri khas yang berbeda dari satu daerah ke daerah lain.
Baca juga: Langkah PT Pembangkitan Jawa-Bali untuk Bisa Bertahan di Era Disruptif
