KAGAMA.CO, JAKARTA – Meskipun sedang fokus menangani pandemi Covid-19, pemerintah tidak lupa pada komitmennya untuk menjalankan program pemulihan lingkungan.
Indonesia memiliki kewajiban mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 29 persen pada 2030 mendatang.
Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas terkait kerja sama penurunan emisi GRK Indonesia–Norwegia dan kebijakan instrumen nilai ekonomi karbon (carbon pricing) di Istana Merdeka, pada Senin (6/7/2020).
Tahun 2020 ini pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebanyak 26 persen.
“Komitmen ini sesuai dengan konvensi perubahan iklim yang telah disepakati. Agenda strategis tetap kami jalankan di samping fokus mengurangi penyebaran Covid-19,”tuturnya melansir dari situs Kementerian Sekretariat Negara.
Baca juga: Jebolan FEB UGM Ini Sebut Pembangunan Desa Penting untuk Kurangi Kemiskinan
Dengan dukungan kerja sama teknik dari luar negeri, pemerintah bisa menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca hingga 41 persen pada 2030.
Secara lebih detail, sesuai konvensi perubahan iklim itu, Indonesia diwajibkan untuk menurunkan emisi karbon di sebanyak 11 persen untuk sektor energi, 0,32 persen di limbah,
Selain itu, 17,2 persen di sektor kehutanan, 0,13 persen di sektor pertanian, serta 0,11 persen untuk sektor transportasi dan industri.
“Penurunan emisi gas rumah kaca ini juga termasuk regulasinya, instrumen pendanaan, hingga insentif bagi pemangku kepentingan,” jelasnya.
Seluruh jajaran pemerintah, kata Presiden, harus memastikan upaya pengaturan karbon, memberikan dampak yang signifikan bagi penurunan gas rumah kaca, supaya bisa mencapai target penurunan yang sudah ditentukan.
Baca juga: Perkebunan Sawit, Industri yang Tak Goyah Meski Pandemi Corona Berlangsung
